Film

(Catatan ini ditulis tahun 2000)

Booming sinetron di televisi yang pada awalnya diilhami oleh kesuksesan telenovela (soap opera) pada paruh 90-an, tampaknya membawa ekses yang semakin tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup dunia film layar lebar Indonesia. Sementara pada tahun-tahun tersebut dunia film kita memang sedang tidak berada dalam kondisi fit, nyaris ditinggalkan publiknya, kehadiran sinetron seolah membawa gairah baru yang meledak-ledak bagi sebagian besar sineas kita yang merasa bahwa film layar lebar sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya, baik dalam tataran ekonomis maupun eksistensial. Mereka beramai-ramai melakukan “bedol desa”, banting stir, dan berlomba-lomba untuk berproses kreatif pada lahan garapan yang secara ekonomis memang lebih menjanjikan ini.

Hal yang seterusnya terjadi adalah kian terpuruknya film layar lebar kita: terkena stroke dan mengalami kelumpuhan sebagian. Berbanding terbalik dengan produksi sinetron yang secara kuantitas dari tahun ke tahun terus saja meningkat, produksi film layar lebar Indonesia justru kian anjlok sampai pada ambang batas yang begitu mencemaskan. Belum lagi kalau penilaian dari segi kualitas harus diturutsertakan: film layar lebar Indonesia nyaris hanya tinggal erangan pendek yang sungguh memilukan. Selama tahun 2000 ini, misalnya, praktis tercatat hanya dua film saja yang beredar di khalayak luas (“dipasarkan”), Puisi Tak Terkuburkan (Garin Nugroho) dan Petualangan Sherina (Mira Lesmana).

Dalam catatan Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (Senakki), selama rentang satu dasawarsa terakhir (1990—1999), produksi film layar lebar Indonesia hanya berjumlah sekitar 359 judul, dengan 9 judul di antaranya belum/tidak tuntas dalam penggarapannya. Dari 359 judul itu, film yang terbilang layak nilai dan cukup punya kualitas tidak lebih dari 10%-nya saja. Selebihnya, hanya bermutu pas-pasan, bahkan mungkin tidaklah terlalu kasar kalaupun harus disebut sebagian besar darinya hanya merupakan film-film murahan yang jauh di bawah standar.

Pada tahun 1990, film yang diproduksi masih terhitung cukup lumayan, tercatat ada 110 judul film. Jenis film yang diproduksinya pun boleh dibilang masih cukup variatif. Film-film yang layak nilai yang diproduksi pada tahun ini di antaranya adalah Boneka dari Indiana (Nya Abbas Akup), Cinta Dalam Sepotong Roti (Garin Nugroho), Pengantin (Wim Umboh), Rebo & Robby (Ucik Supra), dan Taksi (Arifin C. Noer).

Pada tahun-tahun berikutnya, produksi demi produksi film kita itu kian terus menyusut. Berturut-turut, pada tahun 1991 jumlah film yang diproduksi tercatat hanya 61 judul. Bibir Mer (Arifin C. Noer), Lagu Untuk Seruni (Labbes Widar), Plong (Naik Daun) (Putu Wijaya), dan Potret (Burce Malawau), adalah beberapa film yang boleh dinilai cukup punya kualitas. Pada tahun 1992 produksi film kita itu kembali susut setengahnya, menjadi 31 judul. Pada tahun ini, hanya Ramadhan dan Ramona (Chaerul Umam) dan Surat Untuk Bidadari (Garin Nugroho) yang tercatat sebagai film yang cukup berpredikat.

Dunia perfilman kita tampak kian terpuruk ketika pada tahun 1993 film yang diproduksi hanya sekitar 26 judul. Selain film Badut-Badut Kota (Ucik Supra), sebagian besar film yang diproduksi pada tahun ini adalah film-film silat dan film-film yang “bernuansakan seks dan erotika”, seperti yang digarap oleh sutradara Tommy Burnama (Pedang Ulung, Perempuan Lembah Wilis, Si Rawing II) dan Atok Suharto (Misteri di Malam Pengantin, Misteri Permainan Terlarang).

Pada tahun 1994, diproduksi 23 judul. Muka dunia perfilman Indonesia pada tahun ini masih bisa terselamatkan oleh kehadiran film Garin Nugroho, Bulan Tertusuk Ilalang yang sempat melanglang buana ke sejumlah ajang festival dunia. Sementara pada tahun 1995 yang hanya memproduksi 22 judul (1 judul belum/tidak terselesaikan), giliran Cemeng 2005 (The Last Primadona) garapan N. Riantiarno yang memberi sekadar tanda-tanda kehidupan pada dunia film Indonesia. Selebihnya, produksi film pada tahun ini lagi-lagi hanya dijejali dengan film-film bernuansakan seks dan erotika.

Produksi film pada tahun 1996 memang tampak mengalami sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tercatat ada 37 judul film yang diproduksi pada tahun ini. Hanya sayangnya, tampak benar jika film-film yang bernuansakan seks dan erotika kian tambah semarak dan sangat mendominasi. Boleh kita simak, dari 37 judul film yang diproduksi, 33 judul di antaranya adalah film-film yang bertitelkan nafas seksualitas dan erotika semacam itu: Akibat Sex Bebas (Yongki G. Souhoka), Kenikmatan Terlarang (Proke), Birahi Perawan (Emil G. Hamp, yang pada tahun 1996 ini sangat produktif, menyutradarai 8 judul film), dan masih banyak lagi. Pada tahun ini, praktis hanya terselip film Dari Digul ke Nusakambangan (Suro Buldog) hasil garapan Slamet Rahardjo Djarot yang berada di luar mainstream produksi film-film seksual-erotik itu.

Kondisi seperti ini tidak banyak mengalami perubahan di tahun 1997. Dari 35 film yang diproduksi (2 judul di antaranya tidak/belum tuntas terselesaikan), sebagian besar masih didominasi oleh jenis film yang bernafaskan seksual-erotik pula. Hanya 4 judul film yang boleh dipandang layak nilai: Fatahillah (Chaerul Umam dan Imam Tantowi), Kuldesak (M. Rivai Riza, Mira Lesmana, Rizal Manthovani, dan Nan Achnas, beredar tahun 1998), Daun di Atas Bantal (Garin Nugroho, beredar tahun 1998), dan Sri (Marselli Sumarno, beredar tahun 1999).

Dari satu dasawarsa terakhir itu, yang paling parah adalah produksi film Indonesia di tahun 1998 dan 1999. Produksi film pada tahun 1998 kembali turun dengan sangat drastis, menjadi 8 judul (2 judul di antaranya belum/tidak selesai), sedangkan pada tahun 1999 film yang diproduksi hanya 6 judul (4 di antaranya belum/tidak selesai). Selain dari segi kuantitas jumlahnya sangat minim sekali, pun tidak ada film yang bisa dinilai cukup berkualitas. Memang, kondisi ini mungkin bisa dimaklumi, mengingat Indonesia pada saat itu berada dalam keadaan yang serba tak menguntungkan pula akibat krisis moneter yang berkepanjangan. Hanya saja hal ini bisa lebih mempertegas bagaimana parahnya dunia perfilman Indonesia, yang dari waktu ke waktu keberadaannya terus saja terpuruk dan semakin tak berdaya.

Menyimak kondisi yang demikian, maka tidaklah berlebihan kalaupun sebagian besar kalangan tetap merasa pesimis jika dunia perfilman kita akan bisa kembali bangkit seperti semula. Bagi para sineasnya sendiri, terutama bagi mereka yang selama ini telah nyaman di dunia sinetron, kiranya masih akan tetap lebih memilih jalur untuk memproduksi serial-serial televisi, yang mungkin dipandang lebih “realistis”, dengan segmen pasarnya yang relatif lebih jelas dan profitable, daripada kembali untuk mencoba-coba memproduksi film yang masih sarat dengan berbagai persoalan dan kendala.

Bagi yang tetap optimis, paling tidak kini mereka harus bisa menjawab pertanyaan, bilakah di awal era milenium ketiga ini dunia perfilman Indonesia akan bisa kembali segar, bergairah, dan tegar dalam memancangkan bendera eksistensinya? Bagaimana halnya dengan kehadiran film-film yang kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai “film independen” yang belakangan tampak cukup marak diproduksi oleh sejumlah komunitas? Akankah itu bisa menjadi awal bagi bangkitnya “generasi baru” dunia perfilman Indonesia?

Barangkali, untuk sekadar berharap, tidak ada salahnya.

* * *

(Bandung, Pajajaran, 2000)

(Catatan pendek ini ditulis tahun 2000)

Jika menengok kembali peta perjalanan dunia perfilman Indonesia, kita akan mendapatkan kenyataan bahwa film (layar lebar) Indonesia sempat mendapat tempat yang cukup layak di tengah-tengah masyarakatnya. Era 1970-an hingga paruh 1980-an boleh dicatat sebagai masa keemasannya. Sumandjaja, Arifin C. Noer, Wim Umboh, atau Teguh Karya, merupakan sejumlah sineas yang cukup gemilang dalam menghasilkan karya-karya kreatifnya. Masyarakat pendukungnya pun, terutama dalam hal ini publik penontonnya, terhitung masih sangat potensial dan cukup apresiatif.

Kondisi yang cukup kondusif seperti itu memang boleh dimungkinkan karena publik pada saat itu barangkali relatif tidak banyak memiliki alternatif lain untuk memilih bahan tontonan sebagai hiburannya. Stagnasi dunia film Indonesia mulai tampak ketika film-film impor sudah semakin mudah masuk ke wilayah pasar Indonesia. Peta perfilman Indonesia pun mulai menampakkan pergeseran. Persaingan antara produksi film Indonesia dengan film impor yang pada awanya sempat terjadi begitu ketat, akhirnya tidak lagi bisa berjalan secara seimbang: film Indonesia mulai harus merelakan dirinya untuk tersisihkan dari publik penontonnya sendiri. Film-film impor, terutama produksi Hollywood, yang keberadaannnya lebih beragam, tampaknya lebih bisa dinikmati oleh publik penonton kita tinimbang film-film Indonesia yang memang cenderung monoton. Produksi mereka pun mampu dikemas dengan sangat baik dan menarik. Lebih dari itu, produksi film mereka pun lebih didukung oleh perangkat teknologi.

Bagaimanapun, haruslah diakui jika film memang merupakan genre seni yang harus terlahir sebagai anak dari teknologi. Dimensi audio-visual yang dimiliki oleh film, telah memberi peluang dan ruang gerak yang lebih leluasa bagi perkembangan teknologi untuk bisa semakin memanjakan dan menghibur penontonnya. Tampaknya, pemanjaan dan penghiburan semacam inilah yang lebih diminati oleh sebagian besar publik penonton kita. Sementara film-film Indonesia masih belum cukup sanggup untuk memfasilitasinya.

Selain faktor kemasan dan teknologi tadi, dunia perfilman kita pun agaknya tidak begitu didukung pula oleh sistem produksi dan manajemen industri (distribusi dan promosi) yang kokoh. Dalam hal ini, pola yang dibangunnya terkadang “absurd”. Syahdan, sering terbetrik cerita bahwa produser bisa begitu berkuasa dalam menentukan segalanya. Kreativitas yang ditunjukkan seorang sutradara cukup hanya sebatas manut saja. Demikian pula halnya dengan para aktornya yang kerapkali harus berdalih, “Begitulah tuntutan skenario!”

Sementara itu, sebagai bagian yang sudah tidak terpisahkan dari industri khas kapitalis, memang merupakan suatu hal yang sangat wajar dan realistis jika dalam sebuah produksi film harus memperhitungkan segmen pasarnya. Namun, hal ini bukan lantas berarti “pasar” adalah segalanya. Relasi dengan “pasar” ini pun tentu saja harus tetap diimbangi dengan kualitas dari produk yang ditawarkan.

Hal ini pula yang kerap terabaikan oleh sebagian besar para pelaku perfilman di Indonesia. Dengan menganggap “pasar” adalah segalanya, mereka hanya melihat apa yang dikehendaki “pasar” tanpa terlalu jauh memikirkan mutu produknya, terlebih sampai pada taraf adanya usaha untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang mungkin bisa menggiring, melatih, hingga pada akhirnya bisa membentuk segmen pasarnya sendiri. Maka tidaklah terlalu mengherankan jika banyak kalangan yang menilai, sebagian besar produk film-film Indonesia cenderung hanya begitu-begitu saja, seragam, dan membosankan: daging tidak ikan pun bukan.

Sebagai konsekuensi logis yang kemudian harus diterima, lambat laun “pasar” justru melakukan penolakan, terlebih ketika produk film Indonesia itu dapat dengan mudah mereka bandingkan dengan produk film-film impor yang lebih menyegarkan. Dan tragisnya, dampak yang sama sekali tidak menguntungkan ini harus terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan kini, bukan hanya publik penontonnya saja yang telah meninggalkan film Indonesia, tapi juga dengan sebagian besar sineasnya yang telah berbondong-bondong menempuh hidup baru di jalur persinetronan yang tampaknya dianggap lebih nyaman dan menguntungkan dalam segala hal.

* *

Demikianlah, kondisi dunia perfilman kita itu pun hingga kini masih harus terbaring parah. Sakit berkepanjangan yang dideritanya, tampaknya masih belum juga menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan: hidup enggan, mati pun tak kunjung tiba. Nasibnya sungguh mengenaskan. Sekian lama ia hanya bisa mengap-mengap tak berdaya dan tampak begitu menderita. Betapa ia yang dulunya sempat berjaya, kini harus merelakan dirinya untuk terenggut dari dunianya, justru ketika arus budaya tontonan tengah sedemikian pesat merambah wacana keseharian kita. Ironis memang, namun apa mau dikata.

Selama ini, memang telah ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh sementara kalangan yang masih menaruh kepercayaan bahwa dunia perfilman Indonesia akan bisa kembali tegar mengibarkan bendera eksistensinya. Di antara para sineas kita, nama Garin Nugroho boleh dicatat sebagai salah satu dari segelintir yang masih bertahan untuk berjalan di rel ini. Ia tetap konsisten untuk menghasilkan karya-karya (film) kreatif, meski tetap saja menjadi ironis ketika karya-karyanya itu, lewat sejumlah festival yang diikutinya, justru lebih dikenal dan dihargai di dunia internasional tinimbang di negerinya sendiri. Terakhir, mungkin hanya film Daun di Atas Bantal (1997, beredar tahun 1998) yang sempat ditonton oleh publik kita secara luas. Entah pula bagaimana nasibnya dengan film Puisi Tak Terkuburkan, sebuah film yang konon berbicara ihwal Aceh, yang rencananya akan beredar pada bulan Maret 2000 ini.

Selain dari kalangan sineas, ada pula beberapa lembaga yang tampaknya masih cukup peduli untuk mengurusi keterpurukan dunia perfilman kita. Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia, misalnya, yang pada bulan November 1999 lalu menggelar ajang Jakarta International Film Festival (JIFFest). Ajang JIFFest yang pertama ini patut dicatat sebagai sebuah usaha yang cukup penting, terutama untuk mulai menggairahkan kembali kehidupan perfilman Indonesia dari keterpurukannya. Bagi kalangan perfilman kita sendiri, selain bisa dimanfaatkan sebagai ajang komparasi yang lebih komprehensif (tidak hanya dengan film-film produksi Hollywood atau Mandarin yang selama ini praktis menguasai pangsa pasar kita), di sini sangat terbuka pula peluang untuk memberi pengayaan, baik di tingkat wacana maupun di sisi ruang kreativitasnya.

Begitu pula halnya dengan upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (Senakki). Pada tahun 1994, misalnya, lembaga ini pernah melakukan suatu upaya untuk mengedarkan film-film yang dianggap berkualitas, di antaranya adalah film Surat Untuk Bidadari (Garin Nugroho, 1993) dan Badut-Badut Kota (Ucik Supra, 1994), dengan cara “mengamenkan”-nya ke sejumlah kampus. Usaha ini ditempuh karena film-film tersebut tidak bisa dinikmati publik akibat tidak adanya distributor yang berkenan untuk memasarkannya ke bioskop-bioskop karena, dalam hitungan ekonomis, dianggap tidak akan menguntungkan.

Pada tanggal 26 Ferbuari 2000 yang baru lalu pun Senakki telah menggelar Festival Film Kine Klub (FFKK) yang menganugrahkan Kine Award kepada para pelaku perfilman Indonesia. Festival yang rencananya akan dilangsungkan setiap 2 tahun sekali tersebut, harapannya boleh jadi akan bisa sedikit memberi angin segar dan percikan gairah baru pula bagi denyut kehidupan dunia perfilman kita, setelah keberadaan Festival Film Indonesia (FFI)—yang sempat menjadi ajang kompetisi yang cukup prestisius dan bergengsi bagi dunia perfilman Indonesia—menghilang dari peredarannya.

Akan tetapi, hadirnya ajang festival semacam ini tentu bukan merupakan jaminan, dunia perfilman kita itu sedikit demi sedikit akan bisa terdongkrak sebagaimana yang diharapkan. Boleh jadi malah akan terjadi sebaliknya; ajang festival ini akan kembali berakhir seperti halnya FFI atau FSI (Festival Sinetron Indonesia) yang kerap tersendat-sendat, atau lebih dari itu bahkan dianggap kurang representatif dalam hal penilaian dan legitimasinya; tidak seperti Academy Award, misalnya, yang nyaris selalu dipan-dang legitimatif dan jaminan mutu.

Hanya saja, yang patut dicatat dari itu semua, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh segelintir kalangan yang masih peduli terhadap dunia perfilman kita itu, mudah-mudahan tidaklah menjadi sia-sia. Paling tidak, hal itu mungkin akan bisa memberi sekadar tambahan nafas yang sejenak akan meringankan sesak yang diderita oleh dunai perfilman kita, meski itu pun kiranya hanya merupakan obat sesaat yang sama sekali masih jauh dari harapan untuk bisa menyembuhkan. Selebihnya, dunia perfilman Indonesia masih harus berjuang keras melawan segala penyakit yang telah begitu lama mengendap pada dirinya. Kalaupun dunia perfilman kita itu masih diharapkan untuk bisa tetap hidup, tampaknya masih akan sangat dibutuhkan kesabaran ekstra dan kekerasan kepala dari semua pihak yang turut terlibat di dalamnya.

* * *

(Pajajaran, 2000)

Sekadar Pengantar

Film Laut yang Tenggelam merupakan film dokumenter panjang (feature lenght documentary). Durasi keseluruhan film ini 94 menit. Film ini merupakan produksi Komunitas Perfilman Intertekstual (KoPI) tahun 2006; hasil kerjasana KoPI dengan Kantor Bantuan Hukum (KBH) Purwokerto dan Masyarakat Ujung Alang, Kampung Laut, Sagara Anakan. KBH Purwokerto terlibat dalam pembuatan film ini, terutama dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang pada saat itu melakukan pendampingan dan pengorganisasian perempuan di Kelompok Balai Perempuan Ujung Alang, Kampung Laut.

Lokasi pembuatan film ini di wilayah Sagara Anakan dan sekitarnya, tepatnya di Desa Ujung Alang, Kampung Laut, Cilacap dan di Pulau Nusakambangan. Film ini mulai dibuat sekitar pertengahan tahun 2005, dan secara keseluruhan selesai pada bulan Oktober 2006.

Gagasan umum pembuatan film ini terbetrik dari adanya fenomena tanah timbul di wilayah Sagara Anakan. Sagara Anakan sendiri adalah laguna yang menjadi muara beberapa sungai yang mengalir di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Akibat sedimentasi yang terus-menerus, terjadi perubahan bentang alam di Sagara Anakan. Wilayah yang tadinya lautan, perlahan berubah menjadi daratan: tanah timbul pun terus bermunculan, membentang, dan sebagian di antaranya menempel di sepanjang Pulau Nusakambangan yang selama ini lebih dikenal sebagai “pulau penjara”.

Pada awalnya, sebenarnya kami hanya akan membuat film pendek, yang ditujukan sebagai “flm pendidikan”. Namun, di dalam proses pembuatannya di lapangan, gagasan awal kami itu terus mengalami banyak perkembangan.

Jika film ini masih dimaksudkan sebagai “film pendidikan”, durasi 94 menit tentulah terlalu panjang, dan tidak akan efektif. Maka dari itu, sebagai strategi untuk menyiasati agar tetap bisa ditujukan sebagai “film pendidikan”, penceritaan dalam film ini kami buat secara sekuensial.

Ada 10 sekuen seluruhnya, dengan 8 sekuen utama yang masing-masing membawahi isu atau tema tertentu:

1. Opening : Dangdanggula Kampung Laut
2. Pendangkalan, Tanah Timbul
3. Nelayan Menjadi Petani
4. Sengketa dengan Nusakambangan
5. Pertanian, Tanggul, Air Asin
6. Motean
7. Naik ke Nusakambangan
8. Pendidikan
9. Sengketa dengan Perhutani
10. Ending: Sinom Nya’mat Kampung Laut

Dengan strategi penceritaan yang sekuensial seperti itu, harapannya, film ini akan bisa ditonton secara keseluruhan; namun menjadi sangat terbuka juga untuk tetap dijadikan sebagai “film pendidikan” (yang relatif pendek) dengan mengambil sekuen per sekuen sebagaimana yang diperlukan.

Catatan kecil ini merupakan rangkuman dari proses pembuatan film Laut yang Tenggelam di Desa Ujung Alang, Kampung Laut, Sagara Anakan itu. Ada banyak hal yang kami dapatkan, dan sedikit-banyak mungkin akan menarik pula jika pengalaman itu bisa kami bagikan.

Semoga saja, catatan kecil ini akan bisa melengkapi berbagai hal yang―dengan berbagai pertimbangan dan juga keterbatasan―tidak bisa ataupun luput terceritakan di dalam film yang kami buat itu.

Salam,
Moh. Syafari Firdaus
Produser/Eksekutif Produser

* *

Catatan Sutradara

Laut yang Tenggelam merupakan film dokumenter keenam, dan film dokumenter panjang pertama yang saya sutradarai. Selama ini, film dokumenter yang saya garap lebih banyak mengangkat tema yang berkaitan dengan persoalan agraria. Begitu pun dalam film ini; persoalan agraria menjadi salah satu isu yang ingin saya ceritakan.

Meskipun demikian, tendensi terbesar saya dalam film ini hanyalah ingin merekam dan menceritakan kembali tentang bagaimana kondisi keseharian masyarakat Kampung Laut ketika mereka berusaha untuk mengahadapi dan menyikapi berbagai hal di sekelilingnya.

Film ini merupakan hasil kerjasama antara Komunitas Perfilman Intertekstual (KoPI) dengan Kantor Bantuan Hukum (KBH) Purwokerto dan masyarakat Ujung Alang, Kampung Laut. Di dalam proses pembuatannya, kami berusaha untuk membuat film ini secara partisipatif, dengan mengajak berbagai komunitas yang menjadi bagian masyarakat Kampung Laut untuk turut terlibat.

Upaya tersebut kami lakukan dengan harapan, film ini pada akhirnya tidak hanya akan menjadi milik kami sebagai pembuat film; namun juga akan menjadi milik komunitas masyarakat Kampung Laut, yang akan bisa mereka pakai sebagai “alat bantu” untuk mengenali dan merefreksi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Itulah sebabnya, di dalam film ini kami mengupayakan agar masyarat lah yang bercerita; kami hanya mencoba menyusun dan “membungkusnya”.

Akhirnya, secara pribadi saya berharap, film ini akan bisa dinikmati sebagai sebuah tontonan dan bisa memberikan inspirasi bagi berbagai pihak.

Salam,
Yuslam Fikri Ansari (Yufik)
Sutradara

* *

Sinopsis Film

Akibat sedimentasi yang terus-menerus, Laguna Sagara Anakan yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusakambang-an, mengalami pendangkalan. Dari tahun ke tahun, luas Sagara Anakan kian menyempit.

Bentang alam pun berubah: yang tadinya laut, kini menjadi daratan. Masyarakat Kampung Laut yang hidup di sekitar Sagara Anakan yang merupakan masyarakat nelayan, sebagian di antaranya kemudian mulai beralih profesi menjadi petani: bertani, “nunut nandur” di tanah timbul yang dulunya adalah laut tempat mereka menyandarkan hidup.

Di balik kecemasan akan pertanyaan, tanah timbul itu milik siapa; tak hentinya pula mereka berjuang demi mewujudkan sebuah harapan: tanah yang tadinya laut itu kelak akan bisa menjadi milik mereka.

* *

Sekilas Kampung Laut,
Sagara Anakan

Kampung Laut. Kampung itu disebut demikian karena, menurut riwayatnya, kampung itu dulunya memang berada di tengah laut, tepatnya berada di tengah Sagara Anakan.

Sagara Anakan sendiri merupakan sebuah laguna yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusakambangan. Laguna ini dulunya adalah tempat pamijahan (pembenihan) alam berbagai jenis ikan, dan kerap dipandang sebagai salah satu laguna yang memiliki ekosistem yang cukup unik.

Di tengah laguna inilah Kampung Laut berada. Dari tambatan Sleko, Cilacap, perjalanan selama kurang-lebih 1,5 jam dengan menggunakan compreng harus ditempuh untuk bisa sampai ke Kampung Laut ini.

Kampung Laut terbagi menjadi empat desa, yaitu Ujung Alang, Ujung Gagak, Panikel, dan Klaces. Seiringnya dengan perkembangan wilayah dan bertambah-nya penduduk, Kampung Laut pun kemudian menjadi kecamatan, dengan Klaces sebagai kota kecamatannya.

Masyarakat Kampung Laut pada dasarnya adalah masyarakat nelayan, dan Laguna Sagara Anakan merupakan sumber nafkah dan tempat sandaran hidup mereka. Dulu, hasil laut yang didapatkan masyarakat Kampung Laut dari Sagara Anakan, cukup berlimpah. Mereka bahkan menyebut, hidup mereka “berbalut ikan”.

Namun, dari waktu ke waktu Laguna Sagara Anakan kian menyempit akibat sedimentasi yang terus-menerus. Diperkirakan, sekitar 6,2 juta meter kubik lumpur per tahun dibawa oleh berbagai sungai (di antaranya sungai Citanduy, Cimeuneung, Cibeureum, Kawunganten) yang bermuara di Sagara Anakan.

Bentang alam pun kemudian berubah. Laguna Sagara Anakan pun perlahan seakan mulai tenggelam, digantikan dengan tanah timbul. Jika tahun 1903 luas Sagara Anakan masih 6.450 hektar; pada tahun 2003, luas Sagara Anakan hanya tinggal 400 hektar.

Seiring dengan makin menyempitnya Sagara Anakan, masyarakat Kampung Laut pun harus kehilangan sumber nafkahnya. Sebagian dari mereka kemudian mulai beralih profesi, menjadi petani dengan memanfaatkan tanah timbul sebagai lahan garapannya. Bagi mereka, beralih profesi dipandang sebagai cara yang paling logis (dan paling mungkin) untuk dilakukan agar mereka bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Keberadaan masyarakat di tanah timbul itu pun bukannya tanpa sengketa. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dalam konteks tanah timbul itu. Selain masyarakat, paling tidak di sana ada LP Nusakambangan, Perhutani, dan Badan Pengelola Konservasi Sagara Anakan (BPKSA) yang lebih punya perhatian pada hutan mangrove.

Masyarakat pun bukannya tanpa ada kesadaran dengan status tanah timbul itu sendiri. Justru, dalam kecemasannya, mereka senantiasa menginginkan kepastian jawaban atas pertanyaan sederhana: “Tanah timbul itu milik siapa? Bilakah mereka berhak nunut nandur di tanah timbul yang dulunya adalah laut tempat mereka menyandarkan hidup?”

Kecemasan masyarakat itu memang sangat beralasan. Sampai saat ini, status tanah timbul sepertinya memang masih belum diatur secara eksplisit dalam suatu aturan perundangan.

Kini, boleh disebut, sudah tidak ada lagi kampung di tengah laut, meskipun mereka sendiri tetap menyebut kampung mereka sebagai Kampung Laut.

* *

Laut yang Tenggelam:
Catatan Proses

Pembuatan film Laut yang Tenggelam ini awal prosesnya didorong oleh Noer Fauzi yang sempat berkunjung ke Ujung Alang, Kampung Laut. Di Ujung Alang, Noer Fauzi bertemu dengan Siti Fikriyah yang ketika itu tengah melakukan penelitian, sekaligus melakukan kerja pengorganisasian perempuan di Balai Perempuan Ujung Alang, Kampung Laut. Noer Fauzi pula yang kemudian mengusahakan small grant dari Global Greengrant Fund (GGF) untuk mendukung kerja pengorganisasian di Balai Perempuan Ujung Alang, Kampung Laut.

Salah satu aktivitas yang direncanakan untuk mendukung kerja pengorganisasian itu adalah pembuatan film pendidikan. Selain untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas yang dilakukan perempuan di Kampung Laut, film yang dibuat itu pun harapannya akan bisa dipakai sebagai alat penguatan kelompok, sekaligus sebagai sarana untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Laut.

Ruang lingkup tempat pembuatan film (lokasi pengambilan gambar), pada awalnya hanya akan terfokus di wilayah Ujung Alang (Motean, Mangunjaya, dan Ketapang); sedangkan untuk aktivitas perempuan yang akan difilmkan akan berbasis pada aktivitas keseharian dan kerja pengorganisasian yang dilakukan oleh Kelompok Balai Perempuan Ujung Alang.

Dengan gagasan awal untuk membuat film pendidikan seperti itulah kami, Komunitas Perfilman Intertekstual (KoPI) dan Kantor Bantuan Hukum (KBH) Purwokerto―yang pada saat itu melakukan pendampingan di Balai Perempuan Ujung Alang―datang ke Kampung Laut, pada pertengahan Mei sampai Juni 2005.

Proses Awal

Pada awalnya kami cukup optimis akan bisa mendokumentasikan, dan menceritakan kembali berbagai aktivitas yang dilakukan perempuan di Kampung Laut dalam bentuk film, dan sekaligus akan memperoleh bahan visual yang kaya untuk disusun menjadi sebuah film pendidikan.

Sebelumnya, dari cerita dan diskusi awal dengan Siti Fikriyah, kami mendapat sekilas gambaran, kerja pengorganisasian Balai Perempuan Ujung Alang lebih diarahkan kepada soal-soal yang berkaitan dengan penataan pola produksi (penataan ulang kondisi lahan yang akan memungkinkan masyarakat untuk bisa kembali melakukan proses produksi/bertani, pengawasan pembukaan hutan Nusakambangan, usaha persemaian bibit tanaman jangka panjang) dan community building.

Sedangkan hal-ihwal yang berkaitan dengan soal gender (yang kala itu sedang cukup mengemuka dengan program gender mainstreaming-nya), tidak mendapat porsi yang boleh dibilang signifikan dalam kerja pengorganisasian di Balai Perempuan Ujung Alang. Soal itu hanya sesekali disinggung untuk dijadikan sebagai titik masuk pada kasus-kasus tertentu.

Akan tetapi, kenyataan di lapangan agak meleset dari gambaran yang sebelumnya telah kami dapatkan. Aktivitas yang dilakukan Balai Perempuan Ujung Alang sebagaimana yang diceritakan Siti Fikriyah, sebagian besar ternyata adalah aktivitas yang “sudah dilakukan”, yang ketika kami datang ke sana, aktivitas tersebut sudah tidak―ataupun belum―diteruskan lagi.

Bagi upaya pendokumentasian dan pembuatan film dokumenter, situasi tersebut tentu saja cukup menyulitkan. Bahan-bahan visual yang harapannya bisa kami dapatkan, dengan demikian, menjadi sangat terbatas. Selain itu, dari pengamatan awal kami di lapangan, persoalan yang berkaitan dengan “peran perempuan” di Ujung Alang, sangat berkaitan erat dengan sejumlah permasalahan lain yang cukup kompleks di Kampung Laut.

Hal inilah yang kemudian mendorong kami untuk menggeser gagasan, dari gagasan awal film yang akan terfokus pada pernceritaan “peran perempuan” ke gagasan yang lebih luas, yaitu merekam kehidupan keseharian masyarakat Ujung Alang, Kampung Laut secara umum. Sebagai konsekuensinya, selain terus mengambil gambar, kami pun melakukan riset lanjutan untuk mengembangkan materi penceritaan.

Akan tetapi, bukan perkara mudah juga ketika kami melakukan riset untuk mengumpulkan data yang sekiranya kami perlukan. Selain karena faktor geografis (jarak satu tempat ke tempat lain relatif cukup jauh dan sebagian besar harus menggunakan perahu/transportasi air), ada sebagian masya-rakat yang tampak telanjur apatis, yang karenanya menjadi “resisten” dengan “orang luar” yang mengatasnamakan suatu lembaga tertentu.

Resistensi ini sedikit-banyak kemudian menjadi bisa dipahami ketika kami mulai menggali lebih dalam lagi ihwal permasalahan, terutama, yang pernah dialami oleh masyarakat Kampung Laut. Pada konteks lembaga, ada begitu banyak lembaga telah yang melakukan intervensi program di Kampung Laut, namun bagi sebagian masyarakat program yang dilakukan belum lagi terasa memberikan manfaat (kami sempat berpikir, mungkinkah kami juga yang tergolong seperti itu?).

Belum lagi soal “Proyek Sudetan Citanduy” yang masih terus mengambang, dan mereka kerap hanya mendapatkan janji demi janji. Sementara dalam konteks tanah timbul, masyarakat Kampung Laut yang pada awalnya membuka lahan di tanah timbul Nusakambangan, harus menghadapi pula permasalahan dengan sejumlah “pihak luar” yang melakukan perebutan klaim dan penguasaan terhadap lahan garapan di tanah timbul yang telah dibukanya. Sudah lebih dari 20 tahun masyarakat Kampung Laut yang berada di tanah timbul tetap bertahan untuk memperoleh pengakuan atas penguasaan tanah garapannya.

Proses Lanjutan

Dari hasil riset di lapangan, kami ternyata menemukan banyak hal yang sangat potensial untuk difilmkan: mulai dari isu lingkungan (sedimentasi, mangrove, hutan, air bersih), agraria, pendidikan, penataan wilayah, selain soal yang menyangkut bagaimana hidup keseharian masyarakat Kampung Laut itu sendiri. Dalam pikiran kami, jika kami bisa membuat film yang merangkum berbagai hal itu, film yang akan kami buat sepertinya akan mungkin untuk digunakan sebagai alat penguatan masyarakat Kampung Laut secara keseluruhan.

Pada akhirnya, kami memutuskan untuk tidak langsung membuat film jadi. Dari hasil pengambilan gambar selama di Kampung Laut, dan didasarkan pada hasil riset lapangan, kami kemudian membuat sebuah film, yang kala itu kami sebut sebagai “film draft”. Di dalam film draft yang berdurasi sekitar 60 menit itu, kami mencoba merangkum berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Laut (pada awalnya, film pendidikan yang akan kami buat, direncanakan tidak akan lebih dari 30 menit).

Kami membayangkan, film draft itu akan diputar di masyarakat Kampung Laut dan akan dijadikan sebagai titik masuk diskusi untuk mengidentifikasi dan merefleksi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Format pemutaran film dan diskusi yang kami bayangkan adalah diskusi kelompok terfokus (FGD), paling tidak dilakukan di dua tempat: di Ujung Alang dan Motean.

Tujuan dari FGD itu sendiri adalah agar kami bisa mengetahui bagaimana respon masyarakat Ujung Alang terhadap draft film Kampung Laut yang diputar; mengumpulkan tanggapan dan aspirasi dari masyarakat Ujung Alang tentang hal-hal apa saja dalam kehidupan mereka di Kampung Laut yang dipandang penting untuk difilmkan; dan membuat kesepakatan bersama antara Masyarakat Ujung Alang – Kampung Laut dengan tim produksi film tentang isi film.

Hal yang paling kami harapkan, semoga saja dengan pemutaran film dan diskusi itu masyarakat Kampung Laut akan bisa membongkar kembali ingatan historis-kolektif mereka. Ingatan historis-kolektif ini kami pandang penting, baik dalam relasinya dengan Pulau Nusakambangan maupun dengan semangat perjuangan mereka ketika membuka dan mempertahankan lahan garapan di tanah timbul yang kerap diincar dan dipermasalahkan oleh berbagai pihak (di antaranya oleh pihak LP Nusakambangan dan Perhutani).

Dalam kaitannya dengan pembuatan film itu sendiri, dalam konteks isi film, harapannya akan bisa dilengkapi pula oleh gagasan dari masyarakat Kampung Laut. Pada konteks ini pun, kami akan mengajak masyarakat Kampung Laut untuk turut berpartisipasi dan langsung terlibat dalam pembuatan film, kalaupun film draft yang kami buat masih dirasa perlu untuk disempurnakan.

Pemutaran Film

Pertengahan Juli sampai Agustus 2005, kami kembali ke Ujung Alang, Kampung Laut. Agenda kami, selain untuk melakukan pengambilan gambar, adalah pemutaran film draft dan akan diteruskan dengan FGD.

Sungguh di luar dugaan, masyarakat Ujung Alang dan Motean ternyata sangat antusias dengan acara pemutaran film draft tersebut. Ada cukup banyak tanggapan dan komentar yang kami terima setelah acara pemutaran film.

Pemutaran film pertama dilakukan di Ujung Alang. Seperti rencana kami semula, setelah pemutaran film lantas diteruskan dengan FGD. Begitu pun halnya ketika melakukan pemutaran film yang kedua kalinya di Motean.

Proses diskusi pada saat FGD pun kami pandang berlangsung menarik. Film draft yang menjadi titik pijak diskusi untuk mengidentifikasi dan merefleksi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Laut, boleh dikatakan bisa mencapai seperti yang diharapkan.

Komentar, tanggapan, dan usulan untuk perbaikan film pun banyak dilontarkan oleh peserta diskusi. Selain itu, ada cukup banyak masyarakat yang kemudian mengajukan diri untuk turut membantu proses pengambilan gambar, terutama sebagai penunjuk jalan dan membantu mencari dan menemui nara sumber.

Dampak yang menurut kami sangat menggembirakan setelah acara pemutaran film dan FGD itu adalah semakin terbukanya masyarakat dalam proses pembuatan film ini, tidak terkecuali dengan sebagian masyarakat yang sebelumnya terkesan “resisten” dengan keberadaan kami di Kampung Laut.

* * *

Softcopy, silahkan download di sini:
Catatan Proses Film “Laut yang Tenggelam” (PDF file)
Proceeding Note “The Drown Sea” (PDF File)