Sastra

Tentu saja Lurah Bagja amat sangat terkesiap ketika di siang yang sungguh cerah itu, Hansip Didi dan Hansip Herman datang tergopoh-gopoh menemuinya, dan melaporkan bahwa serombongan warga desa kini tengah beramai-ramai dalam perjalanan menuju Kantor Kelurahan. Di tengah kegugupannya, Sekdes Amin malah sudah mengambil inisiatif untuk segera membereskan segala sesuatu yang sekiranya bisa ia bereskan: menyelamatkan aset kelurahan. Wajahnya yang cekung itu tampak menegang. Dengan suara gemetar tertahan-tahan, beberapa kali terdengar ia berkata: “Celaka, Pak! Celaka!”

“Apa kalian tidak salah lihat?” Lurah Bagja minta lebih diyakinkan.

“Waduh, Pak. Sungguh. Ini serius!” ucap Hansip Herman.

“Positif. Asli. Bukan basa-basi!” timpal Hansip Didi.

“Mereka tak bisa dicegah.”

“Merambah seperti air bah.”

“Parang, pacul, linggis, arit—”

“Semprotan hama pun mereka bawa, Pak!”

“Spanduknya pun besar-besar! Isinya—”

“Celaka! Ini jelas-jelas celaka!” kembali terdengar Sekdes Amin berkata di tengah kegugupannya. Wajahnya semakin tegang saja. Beberapa kali pula ia harus mengelap wajahnya yang tiba-tiba kebanjiran keringat dingin itu. Huhh! Bagaimanapun, ia lihat sendiri di TV—

Maka seterusnya mulutnya itu pun kini tak henti berkomat-kamit.

“Mereka itu katanya mau apa?” tanya Lurah Bagja yang tampak masih juga belum mau percaya.

“Lho, Bapak ini gimana, tho. Terang mereka mo demo, dong.”

“Demo?”

“Seperti di TV.”

“Lha wong itu yang lagi musim. Trendi.”

“Tiada hari tanpa aksi dan demonstrasi.”

“Husshy!”

“Mesti ada dalang intelektuil di belakang ini semua!” sela Sekdes Amin yang kini sudah semakin kerap mengelap keringat di wajahnya. Sebentar-sebentar ia berdiri, berjalan hilir mudik, lalu duduk lagi. “Pasti!”

Lurah Bagja tampak masih mencoba untuk tetap tenang sekalipun hatinya sendiri tak urung dag-dug juga. Seperti juga Sekdes Amin, ia pun melihat sendiri bagaimana di TV—

“Jadi sekarang apa yang mesti kita lakukan, Pak?” tanya Hansip Herman.

“Lapor polisi?” usul Hansip Didi.

Lurah Bagja menarik nafas dalam. Sejenak ia tampak termenung. Dalam kepalanya kini berkecamuk setumpuk pikiran dan pertanyaan perihal warganya itu. Ada apa? Ia sendiri sungguh belum mau percaya jika warganya yang kini tengah beramai-ramai dalam perjalanan menuju Kantor Kelurahan berniat akan berdemonstrasi sebagaimana kabar yang dihembuskan oleh kedua aparatnya ini. Lalu kenapa? Apa yang terjadi? Bilakah warganya itu telah termakan isu? Provokasi? Kepiting rebus! Gerangan siapakah yang telah berani-beraninya menyebar isu dan provokasi di wilayah kekuasaannya ini? Isu perihal apa? Provokasi macam mana? Politik? Ekonomi? Sosial? Budaya? Hankam? HAM? SARA? Atau, aduh, jangan-jangan ini adalah sebentuk ekses gara-gara kemarin ia membonceng pulang Ibu Guru Desy. Bermotifkan jealousy? Mereka ditunggangi oleh orang yang cemburu! Isunya itu mungkin berbunyi: “Ada asmara di balik motor baru Lurah Bagja: skandal jeprut!” Wehh, gawat juga itu. Tapi, ah, masa iya? Bukanlah segenap warganya itu ia kenal sebagai masyarakat yang berbudi, arif-bijaksana, dan lebih dari itu, sangat kritis pula? Alangkah sungguh mengherankan jikalau kini mereka bisa dengan begitu mudah tersulut provokasi, terlebih hanya karena isu dan gosip murahan macam itu. No way! Mereka tak berketombe. Tak ada dalam kamusnya kalau mereka sampai mau melakukan tindakan anarkis dan inkonstitusional yang sangat potensial untuk menghancurkan konformitas, tatanan harmonis yang selama ini mereka jaga bersama-sama. Ya, singkat kata, ia masih sungguh sangat percaya dengan kedewasaan berpikir dan bertindak dari segenap warganya.

“Jadi, bagaimana sekarang, Pak?” desak Hansip Herman.

“Tak ada waktu lagi. Pilihannya hanya tinggal mengungsi atau lapor polisi!” tandas Hansip Didi.

Lurah Bagja kembali hanya tepekur di kusinya. Keningnya tampak berkerut. Alis matanya yang bak rumput bergoyang itu, tampak turun-naik. Di hadapannya, kedua aparatnya berdiri khidmat memperhatikan, siap menunggu putusannya. Hanya Sekdes Amin saja yang tetap sibuk sendiri bergelut dengan keringat yang tak juga jera mengerubuti wajahnya. Sesekali matanya melongok ke luar jendela, larak-lirik ke arah tikungan jalan.

* *

 Masih belum terlihat tanda-tanda Lurah Bagja berkenan untuk angkat bicara. Bukannya ia tidak mengindahkan kekhawatiran sebagaimana yang diutarakan oleh kedua aparatnya itu. Kepenasarannya untuk menemukan benang merah di balik peristiwa yang sebentar mungkin akan terjadi, masih terlalu perkasa menggerayangi hasratnya sebagai lurah yang telah tiga kali memegang tampuk perintah. Ya, situasi macam apa yang tengah dihadapinya? Bermuara pada dirinyakah persoalan yang kini dibawa mereka?

Betul, bahwa sepanjang karirnya sebagai lurah, sampai saat ini ia memang sama sekali belum pernah terpilih menjadi Lurah Teladan sebagaimana yang di setiap tahunnya selalu diadakan pihak kecamatan, guna diwakilkan untuk memperebutkan predikat serupa di tingkat kabupaten, dan begitu seterusnya. Tapi hal itu kiranya bukanlah persoalan esensial. Ya, boleh jadi memang signifikan. Namun segenap warganya (c.q. Dewan dan Sidang Paripurna Musyawarah Desa) selama ini tidak pernah menganggapnya sebagai agenda penting yang pantas untuk dipericuhkan. Lagi pula, sangatlah bisa dimengerti, dan bukankah seluruh warganya itu pun mengetahui, ketidakpernahannya terpilih menjadi Lurah Teladan adalah semata-mata karena, secara de facto, ia memang tidak pernah dilibatkan untuk dinilai dalam pemilihan itu?

Ia masih ingat betul ketika sekali waktu Pak Camat berkenan mengunjunginya. Setelah ngobrol ngalor-ngidul ini-itu plus sedikit mengupas gosip dan berdiskusi ihwal konstelasi perpolitikan yang tengah semarak, sampailah juga Beliau pada pembicaraan yang berkenaan dengan acara tahunan pemilihan Lurah Teladan yang dalam beberapa bulan di depan akan dilaksanakan. Pada intinya, Pak Camat yang baik hati itu ingin memberitahukan bahwasannya, setelah berkonsultasi dengan pihak kabupaten, dalam pemilihan Lurah Teladan nanti, meskipun keberadaan dirinya sebagai seorang lurah yang sah tidak kehilangan hak untuk turut berlaga dan akan tetap dicatat sebagai salah seorang kontenstan, namun di dalam proses penilaiannya ia tidak akan turut dikompetisikan dengan lurah-lurah yang lain. Alasannya, sebagaimana yang seterusnya dibeberkan dengan sangat panjang lebar, dengan melihat realitas yang berkembang di desa yang dipimpinnya ini—atau yang dalam bahasanya Pak Camat itu, “keberhasilan untuk membangun manusia seutuhnya”—maka secara objektif harus diakui bahwa tidak akan pernah ada kandidat lurah lain yang akan bisa menandinginya untuk menyabet predikat Lurah Teladan: praktis tak akan ada saingan.

Dalam pandangan Pak Camat, dan juga konon dalam pandangan para pembesar di kabupaten, kondisi seperti itu justru tidak kondusif: tidak baik bagi pembelajaran. Lurah-lurah yang lain mungkin saja akan minder atau bahkan patah arang sebelum berperang ketika mereka melihat kenyataan bahwa sangat pasti mereka akan kalah di segala lini kalau sampai harus menghadapinya. Dengan begitu, jalannya proses pemilihan jelas tidak akan seru: tidak akan memupuk jiwa kompetitif mereka untuk bisa menunjukkan yang terbaik. Lagi pula, seiring dengan tujuannya yang dimaksudkan agar Lurah Teladan pada akhirnya diharapkan akan bisa menjadi teladan bagi seluruh jajaran lurah, kalaupun ia yang sampai harus menjadi Lurah Teladan, dengan segala keberhasilan yang telah dicapainya, maka akan sangat sulit bagi lurah-lurah lain untuk bisa mengikuti keteladanannya itu. Maka dari itu, untuk menyelamatkan kemuliaan maksud dan tujuan tadi, ia diminta kesediaannya untuk rela berkorban demi serunya acara pemilihan nanti.

“Ya, semoga saja Dimas Bagja bisa mengerti dengan segalanya,” demikian ucap Pak Camat menutup semua penjelasannya. Sedangkan ia sendiri sedari pertama hanya manggut-manggut mendengarkannya.

Kalaupun boleh berbangga, predikat Lurah Teladan tidaklah akan bernilai apa-apa bagi dirinya, dan begitu pula bagi segenap warganya. Ada setumpuk cerita sukses yang lebih menghebohkan lagi perihal desanya ini. Akan terlalu panjang kalaulah itu harus diceritakan.

Namun halnya sekarang, gerangan apakah yang menjadi biang permasalahannya? Soal Lurah Teladan itu, nyaris bisa dipastikan, bukan! Hm, mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan dirinya? Dengan kepemimpinannya? Bilakah ia telah melakukan tindakan fatal tak termaafkan yang mengakibatkan warganya kini harus uring-uringan?

Ya, tapi bagaimana bisa? Menurut pikiran dan perasaannya, sekian banyak yang telah ia lakukan nyaris tak ada yang mengecewakan. Sepanjang yang berkenaan dengan kepentingan desanya, sejauh yang ia ingat, seluruh agenda kerja yang diproyeksikannya sudah ia konsultasikan terlebih dulu dengan segenap anggota Dewan Desa dan sudah di-ACC pula dengan gilang-gemilang oleh Sidang Paripurna Musyawarah Desa. Begitu pun halnya dengan segala produk kebijakan yang kemudian dimaklumatkan, terlebih dulu akan selalu melalui prosedur seperti itu: selalu transparan.

Singkat kata, everything is great! Sungguh. Sebagai timbal balik atas respektivitas, penghargaan, dan kepercayaan yang telah ia abdikan sepenuhnya untuk kepentingan desa dan warganya, maka demikianlah pula dengan kepemimpinannya yang dilegitimasi dengan sepenuh hati oleh mereka. Laras. Iklim kondusif. Roda demokrasi berputar mulus. Nyaris sempurna. Dengan kondisi seperti itu pula yang telah membawa dan mewujudkan perikehidupan desanya ini menjadi sebuah masyarakat yang adil-makmur gemar-ripah loh jinawi repeh-rapih toto-tengtrem kerto raharjo, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Di desanya ini, memayu hayuning buana, bukan lagi sekadar manisnya retorika.

Ini betul, lho! Nyata. Bukan cuma sekadar rahul kalau ia harus bilang begitu. Bahkan, penilaian semacam ini diberikan pula oleh para sosiolog dan antropolog yang dulu sempat tertarik untuk mengadakan penelitian di desanya ini. Terus terang saja, kalau Anda sendiri sukar untuk percaya dengan apa yang disebut tadi, memang sangat wajar. Pada awalnya, para sosiolog dan antropolog yang melakukan penelitian cukup lama itu pun nyaris tidak habis pikir dengan keadaan yang mereka temukan di lapangan. Bagi mereka, apa yang ditemukan di desanya ini merupakan sebuah fenomena yang sungguh menakjubkan. Mereka sendiri menyebutnya sebagai desa utopis yang bukan sekadar utopia. Jika tidak menyimak dan mengalaminya secara langsung, mereka mengaku akan sangat sukar untuk bisa percaya dan menerima kenyataan bahwa benar-benar ada realitas sosial yang nyaris ideal semacam ini. Seperti juga yang diakui mereka, selain merupakan bahan penelitian yang menarik, pada tahap tertentu kenyataan ini pun telah memaksa mereka untuk kembali memeriksa—atau bahkan harus merevisi—nyaris semua teori akademis yang telah mereka pelajari.

Akan tetapi, apakah semua itu kini harus lenyap ditelan sebuah peristiwa yang sebentar mungkin akan terjadi? Akan berakhir tragiskah konformitas nan harmonis desanya ini? Ditutup lara dan malapetaka? Sungguh, kalaupun itu benar-benar terjadi—

Dan sekali lagi, hanya sebentuk desah nafas panjangnya itu saja yang menutup segala pertanyaan yang kian hibuk berkecamuk di kepalanya.

“Jadi bagaimana, Pak?” Hansip Herman kembali minta kepastian.

“Mesti taktis, Pak. Segera!” Hansip Didi menambahkan. “Waktu kita semakin sempit! Kalau tidak—”

“Terlambat!” pekik Sekdes Amin yang sedari tadi terus berdiri di tepian jendela. “Mereka sudah datang!”

Hansip Herman dan Hansip Didi gegas beranjak mendekati Sekdes Amin. Dari balik kaca jendela itu, jelas terlihat bagaimana berbondong-bondongnya warga yang memenuhi jalan protokol desa tengah berjalan cepat menuju ke arah mereka. Suara riuhnya itu pun sudah mulai sayup semilir terdengar; lapat-lapat, dan sebentar kemudian semakin dekat, semakin tegas— Dan tak berapa lama kemudian teriakan demi teriakan itu pun mulai bergolak, menguncang-guncang pelataran Kantor Kelurahan yang luasnya tak seberapa:

“Keluar, Lurah Bagja!”

“Menyerahlah! Kantor ini sudah kami kuasai.”

“Kalian sudah terkepuuuung!”

Pletar! Pletar! Beberapa kali terdengar pula suara ledakan. Susul-menyusul.

“Hadapi kami di sini!”

“Sekali-kali you musti lihat kita punya kelakuan, Bagja!”

“Keluar, Bagja!”

“Keluaarrr!!”

Ruang Kantor Kelurahan yang berisikan empat orang itu untuk beberapa saat tinggal dicekam sunyi. Hansip Herman, Hansip Didi, dan Sekdes Amin hanya saling pandang satu sama lain. Tegang menyucuk. Sementara teriakan demi teriakan dari luar kian menjadi: keributan alang kepalang yang boleh dicatat sebagai yang pertama terjadi di desa ini.

“Lu takut, Bagja!”

“Kita punya urusan besar!”

Lurah Bagja pelan berdiri dari kursinya seraya mengelap keringat yang tak terasa telah mengucur pula dari keningnya. Sejenak ditatapnya ketiga aparatnya itu. Huhh! Meskipun dengan hati gundah, namun kini ia tampaknya harus memilih untuk bersiap pasrah dengan segala keadaan yang mungkin akan ia terima. Setapak ia melangkah ke muka, untuk seterusnya tegap mendekati pintu dan membukanya.

Begitu pintu terbuka, Lurah Bagja langsung disambut dengan suara-suara ledakan dan gemuruhnya teriakan demi teriakan. Meski mencoba untuk abai, tak urung hatinya tetap gemertuk. Di ambang pintu itu, sesaat ia berdiri, melemparkan pandangannya ke seluruh penjuru. Seperti yang telah diceritakan oleh kedua aparatnya tadi, kini ia bisa menyaksikan sendiri bagaimana keberingasan yang ditunjukkan warga desanya ini. Huhh! Bahkan para anggota Dewan Desa yang biasanya selalu berpembawaan kalem dan penuh perhitungan itu pun kini dengan begitu bersemangatnya turut mengacung-acungkan kepalan tangan dan melambai-lambaikan sepasang spanduk panjang yang masing-masing bertuliskan: “Beri kami kesempatan! Jangan harap lolos dengan selamat!”

Setelah menarik nafas panjang untuk kesekian kalinya, dengan langkah ragu-ragu Lurah Bagja lantas berjalan ke arah teras depan. Sebisa-bisanya ia pun kemudian mencoba untuk menenangkan. Sia-sia. Hanya suara gemuruh, “huuuuuu!” yang ia terima sebagai tanggapan dari mereka. Tak ada lagi yang kiranya berkenan untuk mendengarkan.

* * 

Prang-pring sabulu-bulu gading. Keriuhan telah kian menjadi. Naga-naganya akan bertambah runyam. Di sana, Lurah Bagja sendiri kini hanya tinggal bisa menelan ludahnya. Lututnya pun sudah tampak agak goyah. Keringat di keningnya semakin deras mengucur. Belum lagi dengan sengatan matahari yang dirasa begitu tepat mengarah ke wajahnya.

“Sudah, kita serbu saja sekarang!” pekik seseorang.

“Ya, kita kasih dia pelajaran!” sambung yang lainnya.

“Habisi! Biar nyaho!”

“Majuuuu!”

Tanpa dikomando lebih lanjut, serempak mereka maju ke muka. Lurah Bagja terhenyak. Rasa kecut dan miris itu kian menjalarinya. Ingin sekali ia undur dari tempat berdirinya, cabut dari situ, hambur menyelamatkan diri. Namun apa daya, lututnya yang sudah semakin goyah itu hanya mampu gemetaran. Yang kemudian ia lakukan cuma menguat-nguatkan dirinya dengan memejamkan mata. Pasrah. Dalam bayangannya, tiada lain, mati! Maka, diam-diam Lurah Bagja pun bersumpah akan menjadi arwah gentayangan karena harus mati sebagai lurah yang penasaran.

Di tengah gemertuk dan debar hatinya, Lurah Bagja menunggu apa yang akan menimpanya. Sesaat lewat, belum terjadi apa-apa. Sekian lama kemudian, masih belum juga terasa apa-apa. Begitu pun seterusnya. Bahkan keriuhan warganya itu kini malah susut tiba-tiba. Ia tak lagi mendengar setetespun suara atau derap langkah kaki mereka. Sepi. Hatinya pun lantas menerka-nerka, sudahkah kini ia berada di surga?

Dengan sangat perlahan Lurah Bagja memberanikan diri untuk membuka matanya. Sekejapan ia hanya terpaku, sebelum kemudian disapukan pandangan matanya itu. Ya, sejauh ini tampaknya memang masih belum terjadi apa-apa. Ia masih berdiri di sana. Juga masih dilihatnya segenap warga desanya itu yang kini berderet-deret mengelilinginya, dan tengah menujukan segenap perhatian ke arahnya. Masih tak ada suara. Sementara Lurah Bagja sendiri kini tinggal kebagian melongo culun untuk balas menatap mereka.

Belum juga ia sempat sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi, segenap warga desanya itu dengan serempak rame-rame berteriak: “Selamat ulang tahuuuun!”

“Surpriiiise!” dan potongan kertas warna-warni itu pun dengan semarak mereka hamburkan ke udara. Melayang-layang. Berkerlap-kerlip. Lagu Selamat Ulang Tahun dan Happy Birthday pun segera menggema di sana, diiringi luapan tepuk riuh yang menggelora. Tak ketinggalan pula suara terompet dan petasan: tot-tet! tot-tet! pletar! pletar!

Maka, gonjang-ganjing di pelataran halaman Kantor Kelurahan itu kini sontak berubah menjadi keramaian yang penuh senyum dan tawa. Mereka yang tadi berwajah beringas, seketika itu pula berganti menjadi sedemikian riangnya. Satu per satu mereka kemudian maju, bergantian menyalami Lurah Bagja untuk mengucapkan selamat kepadanya. Tidak terkecuali dengan Sekdes Amin, Hansip Didi, dan Hansip Herman; ketiganya pun lantas bergantian menyalaminya.

Ya, sementara di tengah keriangan itu, di teras depan Kantor Kelurahan, Lurah Bagja sendiri kini lagi-lagi hanya mampu termangu. Gendok? Dongkol? Mangkel? Ah, tentu saja.

***

• bandung, pajajaran, 98/99/00

Ada banyak kalangan yang menyebut bahwa keruntuhan Rezim Orde Baru oleh Reformasi Mei 1998 yang lalu, pada konteks tertentu menyimpan kemiripan sebagaimana halnya ketika Rezim Orde Baru menggulingkan Rezim “Orde Lama” (Demokrasi Terpimpin) di tahun 1966. Kedua peristiwa tersebut menunjuk pada satu fenomena: “kekuasaan yang tumbang oleh kekuatan rakyat!”

Sebagaimana generasi ‘66, pada reformasi ‘98 pun ditandai pula oleh melubernya rakyat dan mahasiswa ke jalan-jalan, menggedor dan menjebol dinding tebal tirani-kekuasaan beserta segenap sindikasinya, untuk menuntut kembali tegaknya kedaulatan rakyat. Jika generasi ‘66 yang dibakar dengan semangat “amanat penderitaan rakyat” meneriakkan yel-yel Tritura: bubarkan kabinet, bubarkan PKI dengan segala antek-anteknya, turunkan harga; maka, dengan semangat yang sama pula, reformasi ‘98 memekikkan: turunkan Soeharto, segera adakan Sidang Istimewa MPR, cabut 5 paket UU Politik! Secara permukaan, pembeda yang tampak cukup signifikan dari munculnya gerakan rakyat yang dinahkodai oleh barisan mahasiswa itu terletak di tingkat pemicunya. Gerakan ‘66 disulut oleh “sentimen ideologis”, yang kemudian meledak setelah peristiwa Gestapu; sementara reformasi ‘98 berkobar karena “sentimen ekonomi”, bermula dari krisis moneter berkepanjangan dan ditambah dengan semakin melejitnya kebobrokan mental dan moral para birokrat dan pejabat di jajaran elit-kekuasaan yang begitu hobi ber-KKN ria.

Akan tetapi, di tengah-tengah berkecamuknya sekian peristiwa yang menggelembung itu, di antara keriuhan perbincangan perihal resesi ekonomi global, isu-isu keadilan dan hak azasi, melambungnya harga sembako, pendeklarasian “partai-partai reformasi”, pengusutan harta kekayaan negara yang sempat dicolong di sana-sini, keberadaan sebuah dunia yang mendapatkan sebutan sastra, kekusastraan, kiranya masih juga terus terjepit di tengah pusaran gelombang dan arus besarnya. Sebagai bagian yang tersimpan dalam wacana kebudayaan, bahkan diyakini pula sebagai salah satu penggerak peradaban, di sini sastra tampaknya masih belum mampu untuk berucap lantang di tengah-tengah realitas yang mesti disikapinya, di antara “dunia” yang notabene adalah menjadi gagasannya. Hingga saat ini, sastra nyatanya seakan masih hanya berbisik pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri.

Keterjepitan sastra di tengah kancah reformasi kita hari ini, agaknya boleh dibilang berbanding terbalik dengan fenomena sastra ‘66 yang konstelasi peristiwanya itu nyaris serupa sebagaimana yang tadi telah disinggung di muka. Dalam upaya perjuangan untuk menuntut kembali tegaknya kedaulatan rakyat, kabarnya, ketika itu sastra mampu ambil bagian untuk muncul di garis terdepan. Begitu pun halnya dengan aksi dan eksistensi pada sastrawannya yang, syahdan, tidak cuma sekadar ada untuk kemudian dipandang sebelah mata. Deklarasi “Manifes Kebudayaan”, misalnya, boleh disebut sebagai momentum penting sebagai upaya penyikapan dari (sebagian) sastrawan/seniman pada konteks saat itu untuk menentukan gerak serta langkah mereka. Sederet karya yang kemudian diidentifikasikan kanonik yang kini tersimpan di dalam khazanah kesusastraan kita, dan demikian pula halnya dengan sejumlah nama sastrawan yang sampai saat ini masih tetap bercokol di jajaran elit-sastra Indonesia, boleh dipandang turut dibesarkan dan terdongkrak dari situasi semacam ini. Ya, sementara sastra dalam fenomena reformasi kita ini?

Betul, hingga saat ini pun mungkin sudah tidak lagi terhitung jumlah karya-karya sastra yang bertemakan reformasi, yang lahir dari situasi dan kondisi kekinian Indonesia; baik itu yang kemudian dibacakan (dalam beberapa kesempatan, pada momen atau acara-acara tertentu, terutama pada saat bergelarnya suatu demonstrasi, kita mungkin kerap mendapati dan disuguhi oleh pembacaan puisi), yang dipublikasikan di media-media cetak (majalah Horison sempat menurunkan sajak-sajak bertajukan reformasi, Republika bahkan kini mentiteli ruang puisinya dengan “Sajak-sajak Peduli Bangsa”), yang telah dibukukan (antologi Tangan Besi yang digalang oleh Forum Sastra Bandung, misalnya), ataupun bahkan setumpuk karya lain yang hingga saat ini masih hanya tersimpan di laci-laci meja para penulisnya. Akan tetapi, dari sekian banyak karya (sastra) yang lahir itu, sebagian besar agaknya masih dirasa belum mampu menyentuh, apalagi menyatu, dengan ruang (kesadaran) publik sebagaimana yang diharapkan; ia seakan kembali pecah berkeping dan menjadi serpihan-serpihan yang berserakan begitu saja. Terkadang ia pun berkesan hanya berupa histeria dan euphoria kata-kata, lebih mirip retorika dan slogan-slogan politis yang sekejap menggelegar untuk seterusnya kembali lenyap dalam kesenyapan. Bahkan, ada yang sempat mensinyalir, dengan karya-karyanya itu sebagian penyair justru seperti hanya sekadar berperan sebagai “penumpang gelap” reformasi.

Tentu, memang ada beberapa faktor mendasar yang kemudian membedakan antara fenomena sastra ‘66 dengan fenomena sastra dalam kancah reformasi kita hari ini. Situasi yang terjadi serta apa yang diperjuangkannya memang boleh jadi sama, namun dalam konteks “realitas sosiologis” yang dihadapinya menunjukkan perbedaan yang cukup tajam; pada problem yang berkaitan dengan konstelasi “politis-ideologis”, misalnya.

Fenomena sastra ‘66 boleh jadi bisa mencuat ke permukaan karena ditandai oleh adanya bentuk perlawanan dengan rival yang cukup jelas. Pada daratan politis-ideologis itu, di sini muncul “Manikebu” yang berdiri di belakang “humanisme universal” versus “Lekra” yang mengusung jargon “politik sebagai panglima”. Masing-masing kubu yang pada saat itu didukung oleh sejumlah media cetak bisa dengan cukup leluasa untuk menghujani publik dengan sederet wacana yang dikedepankannya; membombardirnya dengan polemik, kontroversi (bahkan hujatan demi hujatan), yang pada akhirnya mampu menggiring dan menggelembungkan sastra (kesenian dan kebudayaan pada umumnya) sebagai isu-isu sentral pula. Kondisi demikian menjadi efektif untuk mengasilkan semacam “pembesaran” dan mengidentifikasikan akan adanya eksistensi dari para sastrawan/senimannya. Sementara pembesaran dan hadirnya eksistensi itu sendiri menjadi sangat mungkin untuk menjelma “legenda” yang dicatat sebagai sebuah “sejarah”. Maka, sebagaimana yang kita kenal sampai hari ini, fenomena sastra ‘66 dengan gilang-gemilang bisa berhasil mencatatkan dirinya sebagai sebuah generasi, angkatan yang tidak saja diakui, tetapi juga dilegitimasi (untuk lebih lengkapnya, boleh ditengok Prahara Budaya, D.S. Moelyanto dan Taufik Ismail, Mizan, Bandung, Maret 1995).

Berbeda halnya dengan fenomena sastra kita hari ini; tidak terbaca (setidaknya dengan cukup jelas) adanya rival di tingkat yang sejajar (=kalangan sastrawan/seniman) sebagaimana yang tampak pada fenomena sastra ‘66 itu, menyebabkan tidak memunculkan pula perbenturan di tingkat konseptual; kendatipun Rezim Orde Baru yang dijadikan sasaran fokus perlawanan memiliki pula, sebut saja, para “seniman Golkar”–paling-tidak dari mereka yang dulu kerap terlihat “urun-manggung” dalam kampanye, misalnya (kalaupun di sini boleh ditarik satu analogi, para seniman yang tergabung dalam Lekra itu pun dulu diidentifikasikan berafiliasi dengan PKI). Maka adalah menjadi suatu hal yang wajar pula jika dalam konteks reformasi kita hari ini tidak ada “pertarungan gagasan” yang pada akhirnya mampu mendongkel isu-isu di seputar sastra (kesenian/kebudayaan) ke wilayah yang lebih luas, sebagaimana layaknya isu-isu politik, sosial, ekonomi, keadilan, atau hak azasi yang begitu riuh menggelombangkan suara reformasi. Di sini, para sastrawan (dan juga para seniman/budayawan pada umumnya), paling-tidak yang saya cermati hingga saat ini, seolah masih belum menemukan bahasa dan ruang aktualisasinya. Mungkin hanya segelintir saja, yang itu pun agaknya belum sepenuhnya terakumulasikan menjadi karya sastra.

Sementara di sisi lain, sebagaimana yang mungkin masih kerap kita rasakan, sastra (kesenian/ kebudayaan) untuk sebagian besar masyarakat kita pada saat ini agaknya masih juga dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif; belum bisa membumi. Entah, apakah hal ini pada awalnya diakibatkan oleh ulah para sastrawannya itu sendiri yang (mungkin) masih seringkali terlalu arogan untuk hanya bergelut di wilayah “kepelikan pencarian estetika” yang hasilnya itu kerap sangat sukar untuk dipahami/terpahami, sehingga sebagai konsekuensi logisnya sastra pun harus berbesar hati untuk dialienasikan/teralienasikan oleh publiknya; ataukah, kondisi semacam ini muncul dikarenakan masyarakat kita sendiri yang memang sudah kadung telanjur menjauhkan diri dari dunia-dunia imaji yang abstrak, sebagai akibat dari pola hidup yang telah tertata sedemikian rupa oleh “rezim pembangunan” yang selama ini memang seperti menawarkan dan sekaligus membius mereka dengan dunia-dunia konkret yang materialistik, penuh dengan kalkulasi ekonomis profit-defisit yang serba kebendaan dan sangat permukaan?

Kondisi semacam ini pun bukan hanya kurang menguntungkan, tetapi adalah sungguh celaka bagi sastra. Ketika pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia, terutama dalam satu dekade terakhir, justru tengah bertumpu pada “satrsa koran”, sementara gelombang krisis moneter yang terus berpusing di negeri ini pun harus melambungkan pula harga kertas koran yang pada akhirnya memaksa koran-koran itu untuk melakukan rasionalisasi (penghilangan sebagian halamannya, dls.), dengan tidak didukung oleh kondisi sosiologis sastra di tengah masyarakatnya sebagaimana yang diasumsikan tadi, maka di sini menjadi bisa dimaklumi jika bentuk perwujudan dari upaya rasionalisasi yang dilakukan koran-koran tersebut–sebagai institusi profit yang berada dalam penguasaan jaring-jaring kapitalistik, ia dituntut untuk sedapat mungkin mencermati pasar agar bisa tetap hidup–adalah memilih untuk menggusur sebagian atau bahkan menumbalkan halaman-halaman sastranya (selain, konon, halaman-halaman sastra ini kabarnya menyedot alokasi dana yang tidak sedikit), yang notabene sebenarnya praktis hanya turun satu minggu sekali.

Kaitan dengan masalah goyahnya media pengkabar sastra ini pun agaknya bisa ditarik pula sebagai parameter pembeda dengan fenomena sastra ‘66. Kali ini sastra justru semakin berada dalam posisi yang serba sulit, baik itu untuk bisa lebih mengkampanyekan keberadaan dirinya di tengah publik (sebagaimana yang sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun belakangan) maupun untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya dalam konteks kekinian, terlebih lagi jika ia ingin berbaur untuk turut berpartisipasi mencorongi suara-suara reformasi.

Kendatipun keberadaan sastra di tengah kancah reformasi kita hari ini dirasakan kian terjepit dan berada dalam posisi yang serba sulit, namun dalam hal ini bukan lantas berarti sastra menjadi tidak akan (pernah) bisa pula menyuarakan dirinya dalam upaya untuk menyikapi realitas beserta segenap kompleksitas persoalan sebagaimana yang tengah kita alami pada saat ini. Seorang kawan sempat berujar, para sastrawan kini mungkin masih merasa perlu untuk mengendapkan setiap hasil pencerapan yang diperolehnya, sebelum ia kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya sastra. Boleh jadi, karya itu sendiri tidak muncul saat ini, tapi pada suatu hari nanti. Ya, bisa dipahami, karena bagaimanapun karya sastra bukanlah sesuatu yang instan, langsung jadi. Bukan pula cuma sekadar media katarsis; namun lebih dari itu, ia pun adalah medan kontemplatif.

Jika kita melirik satu tesisnya Lucien Goldmann yang menyebut bahwa momen-momen krisis sosial yang besar biasanya akan bisa memberi kriteria dan karakter kuat (kanon) pada karya sastra yang kemudian dihasilkannya, maka mungkin demikian pula dengan harapan kita untuk karya-karya sastra Indonesia yang pada suatu hari nanti, mudah-mudahan, akan lahir itu. Bukan suatu hal yang terlalu berlebihan pula kiranya jika kita pun kemudian berharap akan bisa membaca karya-karya sastra Indonesia sebagaimana, misalnya, Dr. Zhivago-nya Pasternak yang juga merekam saat-saat terjadinya Revolusi Bolsyewik Rusia.

Terlepas dari soal apakah realitas reformasi kita hari ini menyimpankan potensi dan pretensi kanonik atau tidak, namun kelahiran dan kehadiran karya-karya sastra tersebut sekurang-kurangnya mungkin akan bisa menghindari munculnya anggapan di kemudian hari bahwa sastra generasi reformasi adalah “angkatan sastra yang tergusur”.

²²²

Mempertanyakan, apakah sastra kita (masih) teralienasi, hingga saat ini memang boleh jadi tetap menarik untuk dikedepankan. Betul, ini lagu lama. Namun, senandungnya itu akan terus saja menggelitik selama keberadaan (kesu)sastra(an) kita masih menyisakan sederet persoalan yang pelik dan problematik. Lagi pula, masalah alienasi sastra ini tidak bisa ditarik hanya secara sinkronis, namun harus melihat pula aspek diakronisnya. Dengan kata lain, dari waktu ke waktu selalu akan membutuhkan adanya komparasi.

Membicarakan masalah alienasi sastra pada dasarnya menuntut kita untuk bersiap masuk dan berhadapan dengan sebuah wilayah narasi yang begitu kompleks. Masalahnya tidak akan bisa cukup terjelaskan jika kita hanya mencermatinya dari satu sisi dengan memilah, misalnya, fenomena yang tersimpan di dalam diri sastrawan (kreator), eksistensi sastra itu sendiri, dan masyarakat sosialisasinya. Tanpa mencoba untuk melibatkan dan membedah dialektika yang muncul dari adanya polarisasi tersebut, masalah alienasi sastra ini agaknya akan tetap dipandang dengan cara yang cenderung sepihak.

Halnya dengan alienasi sastra sebagaimana yang kemudian dipaparkan oleh Ahda Imran (PR, 2/8/1998) dari hasil pertautannya di Pertemuan Penyair Jawa Barat pada akhir Juli 1998. Kendatipun benar, seperti yang tersirat dalam tulisannya itu, bahwa kita tampaknya bisa menyimpan rasa optimis dengan melihat perkembangan sastra kita pada tahun-tahun belakangan, terlebih sebelum “rezim krismon” berkuasa, yang nafasnya kian menggelegak dan merambah untuk bersentuhan dengan banyak pihak, namun saya tidak akan buru-buru bersepakat dengan apa yang dikemukakannya. Bahwa, dengan menyimak gejala yang berkembang di Tasikmalaya dan Serang itu, misalnya, yang setidaknya telah mengisyaratkan jika sastra, puisi khususnya, sudah (boleh dipandang) bukan lagi milik dari “kelas-kelas tertentu” yang eksklusif, maka kita pun dengan serta merta bisa pula menepiskan pandangan akan adanya alienasi sastra?

Terus terang, saya sendiri masih meragukannya. Gejala yang dikedepankan oleh Ahda, kalaupun kemudian saya menggunakan term produsen-produk-konsumen, baru berpijak di wilayah produsen, belum mengurut jejak di wilayah produk dan konsumennya. Saya boleh yakin, jika alienasi sastra hanya dipandang di wilayah produsen semata, perbincangan berkepanjangan mengenai masalah ini tidak akan pernah mencuat ke permukaan; karena, bagaimana mungkin kita akan bisa mengidentifikasi adanya alienasi jika dari seluruh penduduk Indonesia, disadari ataupun tidak, sebenarnya sungguh ada banyak yang memproduksi teks-teks sastra? Contoh paling sederhana adalah fenomena para ABG yang gandrung bercinta dengan buku harian, misalnya. Akan tetapi, dari begitu banyak jumlah yang memproduksi teks-teks sastra, seberapa besar jumlah mereka yang bisa dikatakan benar-benar “dekat” dengan sastra? Di sini letak persoalan sebenarnya, karena alienasi sastra kaitan terpentingnya adalah justru dengan bagaimana “kedudukan produk” (teks-teks sastra itu) di wilayah societyyang mengonsumsinya.

Hanya memang tidak bisa dipungkiri, “proses produksi” di wilayah produsen sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh komunitas Sanggar Sastra Tasikmalaya dan LiST Serang itu, misalnya, berperan cukup penting paling-tidak untuk memperpendek jarak distribusi antara produsen-produk-konsumen. Selain itu, upaya tersebut sedikit demi sedikit akan bisa menggerogoti dinding eksklusivitas sastra yang sementara ini memang dianggap sebagai salah satu biang keladi adanya alienasi. Demikian pula halnya dengan semangat dan intensitas produksi yang relatif akan bisa lebih terjaga tinimbang mereka yang memproduksi teks-teks sastra hanya sekadar memaksudkannya untuk “kekenesan” (atau keisengan), dengan kemungkinan mereka tidak berusaha untuk bersentuhan dan mengenali produk-produk sejenis, atau bahkan mereka sama sekali akan segera melupakan produk yang telah dihasilkannya itu.

Demikianlah, Ahda kemudian melihat proses produksi tersebut sebagai “sastra yang telah mengubah dirinya sebagai kata kerja”. Boleh jadi memang tidaklah terlalu berlebihan. Hanya saja, dalam konteks alienasi sebagaimana yang tengah kita bincangkan ini, hal itu agaknya masih membutuhkan deskripsi lebih lanjut (terlebih untuk sampai pada kesimpulan, ia memiliki kekuatan tawar dengan suatu mobilitas sosiologis yang seterusnya mampu mengendurkan cengkraman alienasi), yang tidak hanya cukup dengan menyebut, menulis puisi adalah kerja yang sekonyong-konyong diperlukan untuk katarsis; namun lebih pada proses bagaimana sastra yang telah menjadi “kata kerja” itu mampu meniscayakan dirinya untuk mendobrak alienasi.

Pada konteks ini akan tetap terselip persoalan tatkala disadari, kata kerja semacam ini tidak hadir dengan sendirinya dan tidak pula berdiri sendiri; ia berada dalam sebuah grand narasi, paling tidak yang membuat dirinya “ada” dan bisa dikenali. Di sini kita bisa menarik analogi, kata kerja tersebut pada akhirnya akan tersimpan di dalam sebuah kalimat; yang dengan begitu, ia dituntut untuk bersentuhan dengan seperangkat kelas kata lain yang membentuk kalimat tersebut. Belum lagi kalau harus menelusuri jejak jika kalimat itu berada dalam sebuah paragraf, sementara paragraf itu pun menyusun sebuah wacana. Tanpa melibatkan kaitan relasi ini, posisi kata kerja itu tidak lebih hanya akan menjadi sebentuk kekenesan juga; melepaskannya dari konteks yang membuat dirinya “ada”, pilihannya hanyalah tinggal menjadi sebuah kalimat imperatif yang sifatnya instruktif atau bahkan tidak berpijak sama sekali untuk kemudian tidak dikenali lagi. Jika ini pilihannya, maka ia sebenarnya justru telah mengalienasikan dirinya sendiri.

Dengan kata lain saya ingin menyatakan, setelah sastra bermetamorfosis menjadi kata kerja, yang menunggu di depan adalah tuntutan untuk mengenali keberadaan kata kerja itu di tengah realitasnya. Menjadi suatu hal yang tidak terlalu mengada-ada kalaupun kemudian mempertanyakan, misalnya, apakah bentuk kata kerja itu―meminjam istilah linguistik―“transitif” atau “intransitif”. Begitu pula halnya jika kata kerja itu akan kita pakai untuk sebuah kalimat; apakah akan menjadikannya kalimat aktif atau kalimat pasif?

[Dengan deskripsi yang saya anggap paling sederhana penjelasan mengenai hal itu adalah demikian: (1) Jika kata kerja-nya itu transitif dan ditempatkan menjadi kalimat aktif (“aktif-transitif”), karena memperhitungkan “objek” (yang dalam konteks ini analog dengan society/konsumen), ada semacam kepedulian terhadap konsumen yang kemudian berusaha dirangkulnya tanpa terjebak untuk jatuh di bawah bayang-bayang “selera” konsumen itu sendiri; kebalikannya adalah (2) “pasif-transitif”. Di sini sastrawan/produsen yang seakan-akan menjadi “objek”. Kepeduliannya terhadap konsumen adalah justru dengan bertekuk lutut di bawah kekuasaan konsumen; sementara untuk yang (3) “aktif-intransitif”, tidak begitu mempedulikan keberadaan konsumennya, bahkan sama sekali mengabaikannya (atau boleh jadi hanya ditujukan bagi kalangan tertentu atau mungkin hanya untuk pencapaian katarsis dirinya sendiri), yang menutup kemungkinan adanya kompromi; semacam pandangan “sastra untuk sastra”, dan yang biasanya diperjuangkan di sini adalah target pencapaian wilayah estetis untuk mengejar inovasi, pembaruan, dls.; dan (4) “pasif-intransitif”, ini yang saya anggap paling celaka, karena hanya akan menjadi sebentuk kekenesan atau kalimat imperatif sebagaimana yang telah saya singgung di muka.]

Hal-hal tersebut menjadi perlu untuk dikedepankan mengingat kontekstualisasinya kemudian dengan produk yang dihasilkan dan kedudukan produk tersebut di tengah konsumennya. Memang boleh jadi betul, dilihat dari satu sisi, seorang sastrawan, dengan kapasitas yang dimilikinya, tidaklah dituntut untuk selalu bertolak dan dideterminasi oleh hal-hal semacam itu (karena produk yang dihasilkannya pun bukanlah semata “barang belanjaan”); bahwa, yang lebih diperlukan darinya adalah berkarya dan terus berkarya.

Namun, di sisi lain, disadari atau tidak, itu semua merupakan beberapa pilihan yang harus siap dihadapi―dengan sekian konsekuensinya―ketika ia memutuskan turut bermain untuk memproduksi teks-teks sastra. Terlebih dalam kaitannya dengan masalah alienasi sastra, yang pada kenyataannya pihak sastrawan pun mengambil peran yang cukup signifikan dalam menciptakan dan mempertebal dindingnya; sementara di satu pihak, sebagian besar masyarakat kita agaknya memang sudah cenderung terjauh/menjauhkan diri dari dunia imaji yang abstrak, mungkin sebagai akibat dari pola hidup yang telah tertata rapi oleh “rezim pembangunan” yang selama ini memang seperti menawarkan (dan sekaligus membius) mereka dengan dunia-dunia konkret yang materialistik, dengan perhitungan ekonomis profit-defisit yang serba kebendaan; di lain pihak, sebagian besar sastrawannya pun tampaknya masih terlalu rajin untuk “mendefamiliarisasikan” dirinya sendiri dengan berkutat di wilayah “kepelikan estetika” yang seringkali tidak (atau belum) dipahami/terpahami oleh realitas masyarakat kita yang semacam itu.

Ya, apa yang kita lakukan semuanya mungkin beratasnamakan cinta. Tetapi, untuk menumbangkan “rezim alienasi sastra” ini, melakukannya hanya karena perasaan cinta semata agaknya belumlah cukup. Lebih dari itu; persoalannya adalah justru bagaimana kita (harus) bisa membagi dan menularkan perasaan cinta yang kita punya itu pada “dunia”.

²²²

“Mutu karya puisi tidak tergantung pada gaya (style) atau aliran (movement), melainkan pada kesejatian (authenticity) dan keaslian (originality)-nya.”

(Catatan Saini K.M. dalam rubrik Pertemuan Kecil)

Ketika kita membaca hasil karya sastra, puisi-puisi dari seorang penyair, misalnya, kita mungkin sering menjumpai fakta  jika puisi yang kita baca itu cenderung mirip dengan karya puisi dari seorang penyair yang lain. Biasanya, karya puisi yang kita baca itu cenderung mirip dengan karya-karya puisi dari para penyair yang dipandang mempunyai nama besar.

Dengan seringnya muncul fakta itu, mungkin sempat membuat kita bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi? Bilakah ini merupakan suatu gejala umum biasa ataukah suatu hal yang semestinya harus dihindari?

Sejumlah kalangan menilai, karya (sastra) yang baik adalah karya yang bisa menginspirasi pengarang lain untuk berkarya. Jika menggunakan cara pandang demikian, maka secara tidak langsung hal itu mengisyaratkan, gejala kemiripan atau keterpengaruhan bisa dipandang biasa dan wajar adanya. Bahkan ada yang menganggap, gejala seperti itu merupakan salah satu bagian kecil dari sebuah jejak panjang kepengarangan seseorang. Di sinilah ia bisa berproses, sebagai sarana tempat ia menempa dan mencari jati dirinya, sekaligus berlajar terhadap karya-karya pendahulunya.

Diakui atau tidak, sebagian besar pengarang agaknya sempat melalui tahap ini. Tidak terkecuali penyair besar seperti Chairil Anwar, misalnya. Dalam sebuah penelitiannya, Abdul Hadi WM (Chairil Anwar, Amir Hamzah, dan Tradisi Puisi Indonesia, Horison No.6/1983, hal.273-282) memandang, selain terpengaruh oleh Shauerhoft dan Marsman, Chairil pun banyak belajar pada tradisi penulisan puisi Amir Hamzah. Bahkan, tidak sedikit puisi-puisi Amir Hamzah yang digali oleh Chairil sebagai inspirasi untuk puisi-puisinya. Puisi-puisi karya Chairil seperti Doa, Syorga, Penghidupan, Taman, Senja di Pelabuhan Kecil, dan Suara Malam, secara berurutan bisa dibandingkan dengan puisi-puisi Padamu Jua, Doa Poyangku, Barangkali, Taman Dunia, Berdiri Aku, dan Ibuku Dahulu yang ditulis Amir Hamzah. Sebagai contoh, dalam analisis perbandingan antara puisi Doa dengan puisi Padamu Jua, Abdul Hadi menulis demikian:

“Kalau bagi Chairil Tuhan ‘tinggal kerdip lilin di kelam sunyi’, bagi Amir Hamzah Tuhan adalah ‘Kaulah kandil kemerlap/pelita jendela di malam gelap’. Bukankah pilihan imaji simboliknya sama? Apakah Chairil tak terpengaruhi Amir Hamzah dalam hal ini?”

Demikianlah, kepenyairan Chairil Anwar pun ternyata mengalami keterpengaruhan juga. Akan tetapi, kita bisa melihat jika Chairil tidak semata-mata terpengaruh. Ia tetap bisa menghadirkan otentisitas dalam karya-karyanya. Hal ini tampaknya penting untuk kita catat: meskipun buah karya kita merupakan hasil inspirasi dari karya orang lain, kita harus tetap bisa menjaga jarak dengan karya yang menginspirasi kita itu. Pertimbangan ini sangat penting agar karya yang kelak lahir dari tangan kita akan tetap bisa menampakkan keaslian dan kesejatiannya.

Dari sekian banyak penyair yang karya-karyanya terpengaruhi oleh penyair lain, sejumlah dari mereka memang ada yang berhasil dalam menjejaki proses kreatifnya itu. Keaslian dan kesejatiannya masih tam-pak bisa terbaca dalam karya-karyanya. Selain Chairil Anwar, boleh disebut pula, misalnya saja, Sanusi Pane yang terpengaruh oleh Noto Suroto (penyair Jawa yang menulis dalam bahasa Belanda), B.Y. Tand yang banyak mendapat pengaruh dari Sapardi Djoko Damono, Ibrahim Sattah yang esensi puisinya hampir menyerupai puisi-puisi mantranya Sutardji Colzoum Bachri, ataupun Gunoto Saparie yang mengikuti jejak sajak-sajaknya Goenawan Mohamad.

Di luar keterpengaruhan (epigonitas) itu, hanya ada satu hal yang benar-benar harus bisa kita hindari dalam kaitannya dengan perjalanan proses kreatif kita: menjadi seorang plagiator, penjiplak karya orang! Tindakan ini tentu sungguh sangat memalukan. Selain diri kita tidak akan mendapatkan apa-apa, buah kar-ya kita pun boleh dipastikan tidak akan pernah dihargai sama sekali.

Kasus penjiplakan ini sebenarnya banyak juga ditemui dalam sejarah kesusastraan kita. Chairil Anwar pun sempat disebut-sebut sebagai plagiator karena puisi Antara Kerawang-Bekasi yang sebenarnya puisi terjemahan (adaptasi) itu diakui sebagai karya aslinya.

Dalam kasus-kasus penjiplakan tersebut, paling tidak ada dua jenis kasus yang bisa kita identifikasi. Pertama, penjiplakan secara terang-terangan. Pada jenis ini, si pengarang menjiplak secara utuh karya pe-ngarang lain untuk kemudian diakui jika karya itu adalah hasil kreasinya. Sedangkan jenis penjiplakan yang kedua adalah penjiplakan sebagian. Di sini si pengarang hanya melakukan “pencontekan” pada bagian-bagian yang dirasanya bagus dari karya orang lain untuk kemudian ditempatkan pada karyanya.

Pada jenis penjiplakan yang kedua ini, ada satu contoh yang kiranya menarik untuk dikemukakan. Kasusnya menimpa cerpen Iwan Simatupang yang berjudul Tunggu Aku di Pojok Jalan Itu (ditulis pada tahun 1961) yang dijiplak bagian pembukanya oleh Gimien Artekjusi untuk cerpen yang judulnya pun hampir sama, Tunggu Aku di Bawah Pohon Itu (dimuat di majalah Anita Cemerlang, No.284, 1988, h.76).

Pada bagian pembuka cerpen Iwan itu, tertulis demikian:

“Tunggu aku di pojok jalan itu,” katanya. “Aku membeli rokok dulu ke warung sana.”

Ia pergi. Sejak itu, istrinya tak pernah melihatnya lagi. Sepuluh tahun kemudian, ia kembali lagi ke kota itu. Dilihatnya istrinya masih menunggu di pojok jalan itu.

Sedangkan pada cerpennya Gimien, paparan pembukanya itu adalah demikian:

“Tunggu aku di bawah pohon itu,” katanya. “Kucarikan kau bunga-bunga di bukit.”

Ia pergi. Sejak itu Lia tak pernah melihatnya kembali. Tapi setiap sore dengan setianya ia menunggu di bawah pohon itu.

Dari contoh tersebut, bisa terlihat jika ada upaya dari Gimien untuk “mencontek” paparan pembukanya cerpen Iwan. Kendatipun pada beberapa bagian Gimien mencoba untuk mengubahnya, namun tetap saja esensi dari paparannya itu adalah paparan Iwan. Paling tidak, struktur naratif yang terjalin dalam cerpen Gimien serupa benar dengan struktur naratif dalam cerpen Iwan. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Sebagai konsekuensinya, biarpun Gimien sendiri sebenarnya mempunyai gagasan lain yang ingin disampaikan dalam papar-an-paparan selanjutnya, hal ini sudah lebih dulu tercoreng dengan tindakan menconteknya itu. Keaslian dan kesejatian yang boleh jadi sebenarnya bisa muncul dalam cerpen Gimien, dengan sendirinya menjadi tidak murni lagi.

Memang, sebelum bisa menarik kesimpulan seperti itu, pada kasus pencontekan ini kita sebenarnya bisa menelusuri dugaan-dugaan yang mungkin saja terkait di dalamnya. Dugaan pertama, Gimien memang dengan sengaja dan sadar bahwa dirinya mencontek bagian pembuka cerpen Iwan itu. Jika demikian halnya, Gimien sudah bisa diklasifikasikan sebagai plagiator. Sedangkan dugaan kedua, boleh jadi sebenarnya Gimien tidak pernah membaca, bahkan tidak pernah tahu cerpen Iwan Simatupang itu. Segala kesamaan yang tersimpan di kedua cerpen tersebut, hanyalah kebetulan belaka. Nah, jika begitu kejadiannya, lantas bagaimana?

Boleh jadi jawabannya akan sangat rumit, meskipun akan bisa diselesaikan dengan sederhana. Yang jelas, Gimien bukan plagiator dalam konteks kebetulan semacam itu, hanya saja Gimien tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini, publik pembaca boleh jadi tidak akan pernah mau tahu dan seterusnya bisa menolelir konteks kebetulan semacam itu. Kenyataan yang ada di hadapan mereka hanyalah, paparan pembuka cerpen Gimien serupa dengan cerpen Iwan, yang notabene telah terlebih dulu diterbitkan.

Dengan demikian, dalam proses kreatif pun sebenarnya menuntut ketelitian dan kehati-hatian. Ketika kita ingin menjejaki proses kreatif, selain adanya motivasi dan rasa cinta terhadap sastra, alangkah akan baiknya pula jika kita sedikitnya memiliki wawasan dan pengetahuan tentang tradisi sastra (baik lokal, nasional, bahkan mungkin dunia), dan begitu pula dengan perkembangannya (Hal ini sebenarnya berlaku pula untuk para redaktur sastra di media massa agar mereka tidak kecolongan.). Dengan memiliki wawasan dan pengetahuan itu, setidaknya kita akan mempunyai bekal yang bisa diandalkan. Selain akan bisa lebih membantu kita dalam pencarian bentuk dan jati diri dalam proses kreatif kita selanjutnya, dengan ada-nya pengetahuan itu pun segala sesuatu yang harus dan ingin kita hindari akan bisa terdeteksi secara dini.

Akan tetapi, semua itu pada akhirnya akan berpulang pada diri kita sendiri. Apakah ruang kreatif kita hanya akan diisi sebatas menjadi epigon, mencontek karya orang (plagiator), atau belajar untuk “percaya diri”, akan sangat tergantung pada pilihan yang kita lingkari. Pilihan ini menjadi penting, karena akan bisa menentukan langkah kita selanjutnya. Dengan pilihan itu pula, kita sekaligus akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan dan konsekuensi yang pada akhirnya harus kita terima.

* * *

Garis politis dan ideologis yang memisahkan seniman Lekra dengan seniman Manikebu sebagaimana yang mencuat menjadi konfrontasi terbuka di era 60-an, saya akan anggap, telah kita ketahui bersama. Pertikaian yang terjadi di antara mereka, yang masing-masing memang berusaha untuk mengusung dan memperjuangkan kepentingan tertentu, bukan hanya berlangsung di tingkat mental-kognitif, ide, ataupun problem konseptual semata. Di tataran praksis dan paktisnya masing-masing harus sengit bertarung pula. Syahdan, mereka bahkan sampai harus melibatkan konflik secara fisikal.

Getar pertikaian itu tampaknya masih harus membawa ekses yang tetap menghebohkan di kemudian hari. Eksistensi Lekra yang pada zaman rezim Orde Lama memang seperti mendapat legitimasi state, sempat mendapat angin ketika Manikebu dilarang, dan bisa dengan cukup leluasa memukul mundur “lawan-lawan politiknya”. Hanya saja, setelah PKI dinistakan oleh rezim Orde Baru, giliran seniman-seniman Lekra yang harus menerima “getah”nya: diganjar hukum, baik secara individual maupun dalam lingkup sosial. Bahkan hukuman ini pun berlaku pula untuk karya-karya yang dihasilkannya. Di zaman rezim Orde Baru, dengan tanpa terlalu banyak cakap, karya-karya mereka adalah karya-karya  yang haram dan terlarang: patut diberangus, tak diperkenankan hidup, tanpa kecuali. Persetan dengan isi dan esensi dari karya-karya itu sendiri.

Dari sederet panjang karya seniman Lekra yang harus mengalami nasib seperti itu, barangkali yang paling banyak adalah karya-karya Pramudya Ananta Toer. Memang boleh dibilang cukup tragis nasib yang harus dialami oleh karya-karya Pram itu. Sementara sejumlah kritikus di belahan dunia lain menilai sebagian besar karya-karya Pram adalah karya-karya yang sungguh bermutu, di negerinya sendiri karya-karya Pram itu justru tidak bisa ternikmati, terkubur hidup-hidup: subversif! Bahkan, Pram sendiri seolah kian terasing–atau diasingkan–dari wilayahnya sebagai seorang sastrawan yang semestinya dapat berdiri sejajar di tengah realitas dan kapasitasnya sebagai seorang sastrawan pula. Boleh kita ingat kembali bagaimana sengitnya sejumlah sastrawan/seniman kita ketika Pram memperoleh Hadiah Magsaysay pada tahun 1995. Penghargaan ini pun pada akhirnya harus melebar menjadi “kontroversi politis” hanya karena mereka menganggap Pram tetap telah melakukan “kesalahan di masa lalu” yang bagi sebagian sastrawan kita itu tetap tak termaafkan.

Dalam kaitannya dengan pemberangusan terhadap karya-karya seniman Lekra itu, bukankah idealnya harus ada pengujian dan pengkajian terlebih dahulu terhadap karya-karya mereka, sebelum “negara” memukul rata untuk kemudian melakukan tindak pemberangusan? Paling tidak, yang harus bisa dibuktikan adalah, bilakah karya-karya tersebut memang mengedepankan “ideologi subversif” (saya sendiri sampai saat ini masih tidak paham, apa yang dimaksud dengan “ideologi-subversif” tersebut) yang, konon, eksesnya akan bisa mengguncang stabilitas nasional?

Jika menyimak karya-karya Pram yang terlarang itu, misalnya, sebagian besar malah justru tidak menampakkan dunia subversif sebagaimana yang selama ini begitu ditakutkan. Tetralogi Pulau Buru agaknya tidak terlalu pantas untuk dijegal kejaksaan. Jika yang dicemaskannya adalah paham “realisme sosial” sebagaimana yang syahdan diusung oleh Marxisme-Leninisme, di keempat karya itu nyaris tidak terbaca kehadiran indeks-indeks yang menunjuk ke arah itu. Begitu pula halnya dengan roman Di Tepi Kali Bekasi atau Gadis Pantai, misalnya, yang turut kena libas pula. Hanya memang, ada juga beberapa karya Pram yang tampak ingin menonjolkan kepentingan politik yang dikiblatinya. Pada novel-drama Sekali Peristiwa di Banten Selatan, meskipun yang diceritakannya itu ihwal pemberontakan yang bisa ditumpas dengan adanya persatuan antara TNI dengan rakyat, namun di sana memang masih tersisip gagasan “rakyat/petani harus dipersenjatai” sebagaimana yang tengah diperjuangkan PKI pada saat itu. Karya Pram yang terkesan “partisan” pun tampak pula pada Nyanyi Sunyi Seorang Bisu; sebuah karya yang baik secara estetis maupun tematis kiranya boleh dinilai tidak terlalu berhasil jika dibandingkan dengan karya-karya Pram yang lainnya.

Selain itu, tentu saja tidaklah semua karya-karya seniman Lekra mengedepankan “realisme sosial”, terlebih yang secara tegas bersandar pada ideologi komunis. Selain karya-karya Pram, bisa kita baca pula pada karya puisi Sitor Situmorang, karya drama Utuy Tatang Sontani, misalnya. Mereguk dan menikmati “pengalaman kemanusiaan” yang tertuang pada karya-karya tersebut, mungkin akan lebih punya arti; daripada harus menjejalinya dengan prasangka-prasangka politis-ideologis hanya karena mereka pernah bernaung di bawah payung Lekra yang diasuh PKI.

* *

Pasang surutnya sejumlah persoalan yang kini tengah berlangsung di negeri ini, secara langsung atau tidak, memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstelasi sejarah masa lalu Indonesia. Era reformasi yang kini tengah digulirkan, diharapkan akan bisa bergerak menuju arah perbaikan di segala hal. Transparansi dan keterbukaan yang dikedepankannya, telah memberi kesempatan yang cukup lebar untuk membuka kembali sejumlah hal yang pada masa-masa sebelumnya begitu ditabukan. Tidak terkecuali pula dalam kesusastraan, yang dalam hal ini adalah kemunculan karya-karya dari sejumlah pengarang yang dulu pernah berafiliasi dengan Lekra/PKI.

Mengingat sepak terjang yang pernah dilakukan Lekra tempo hari, kemunculan fenomena kembalinya sejumlah pengarang eks-Lekra dengan karya-karyanya itu agaknya telah mengundang sejumlah kekhawatiran tertentu dari sejumlah pihak. Pada satu sisi mungkin boleh dipandang wajar jika kemudian muncul pertanyaan: “Apakah mereka akan kembali agitatif dan agresif?”, sebagaimana yang sempat dilontarkan oleh H. Usep Romli HM (Era Reformasi: Kebangkitan Para Pengarang Lekra?, Pikiran Rakyat, 6/2/2000; tengok juga tulisannya, “Perang Sastra” Penyair Muslim—Lekra/PKI, Galamedia, 22/4/2000). Usep mungkin cukup mempunyai alasan untuk merasa cemas seperti itu karena, konon, ia tampaknya pernah berhadapan secara langsung dengan mereka di zamannya. Akan tetapi, pada sisi lain, dengan membaca paparan yang diketengahkan Usep di kedua tulisannya itu, saya sendiri cenderung memandang bahwa kecemasan Usep itu agaknya terlalu berlebihan.

Di dalam tulisannya itu, Usep tampak terkesan terlalu menyederhanakan persoalan. Mungkin benar, ketika rezim Orde Baru runtuh berkeping-keping akibat kefatalan yang dibuatnya, para pengarang eks-Lekra yang selama rezim Orde Baru berkuasa dinistakan, kini mereka mencoba untuk melakukan semacam “pembenaran” terhadap apa yang telah dilakukannya. Namun, pernyataan Usep bahwa bagi orang-orang yang tidak mengalami hiruk-pikuk politik dan kebudayaan periode 1960-1965, “pembenaran” dalam karya-karya pengarang Lekra itu akan menjadi sebuah “fatwa” yang semakin mempersalahkan rezim Orde Baru, kiranya terlalu gegagah dan perlu diperiksa ulang. Tuduhan a priori semacam ini sungguh celaka karena secara langsung telah menganggap bahwa generasi muda kita hari ini seolah-olah berpikiran cupet, dianggap tidak paham, dan tidak mengetahui sedikitpun konstelasi sejarah bangsanya.

Bahwasannya, keruntuhan rezim Orde Baru ditepukriangi oleh nyaris seluruh masyarakat Indonesia, adalah memang sudah sepantasnya. Keroposnya pondasi yang dibangunnya sendiri yang telah memungkinkan rezim ini secara perlahan tapi pasti akan tumbang, tidak jauh berbeda halnya seperti keambrukan rezim Orde Lama; bahwa, rezim Orde Baru korup, tiranik, penuh dengan KKN adalah sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun untuk sampai pada penilaian, PKI dan Lekra adalah juga sebagai korban dari pemerintahan Orba yang kemudian terbukti membawa kehancuran moral dan meterial seluruh bangsa dan negara, tampaknya masih harus dipersoalkan. Saya cukup yakin, masih terlalu banyak anak-anak muda kita yang menjauhkan sederhananya kesimpulan semacam itu. Terlebih lagi jika hal itu hanya ditarik dalam kerangka persepsi dan penafsiran yang hanya bersandar pada karya-karya sastra hasil buah tangan dari para pengarang eks-Lekra. Sementara kalaupun kemudian dikomparasikan, bukanlah ada begitu banyak karya-karya sastra yang notabene bukanlah produk pengarang eks-Lekra yang juga berbicara, mengkritisi, dan bahkan tidak sedikit yang menghujat ihwal kebobrokan rezim Orde Baru tersebut?

Dengan kata lain, agaknya kita tidak perlu terus dihantui dengan rasa cemas, paranoid, terlebih mengeramnya sebagai phobia terhadap hal itu. Identifikasi Lekra tampaknya sudah harus dihapus dari wacana kebudayaan kita hari ini, dan adalah kecil kemungkinannya lembaga yang diasuh PKI itu untuk bisa dibangun lagi, apalagi ideologi komunis, Marxis-Leninis, sudah terbukti ambruk pula. Justru dengan kerapnya kita mengidentifikasikan Lekra, malah boleh jadi sebenarnya kita sendiri yang tengah membesarkan dan menumbuhkembangkannya: menjelmakannya sebagai hantu yang sebenarnya tidak ada, tapi begitu menakutkan.

Bagaimanapun, kehadiran karya-karya dari para pengarang eks-Lekra pada saat ini harus tetap bisa disikapi secara arif. Dalam penilaian positif, keberadaannya justru akan bisa memberi warna baru bagi khazanah kesusastraan kita, bahkan mungkin bisa menyodorkan “dialektika pendewasaan” yang akan bisa lebih mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan mendiskriminasikan atau menilainya dengan mistifikasi ke arah tendensi ideologis, malah akan sangat memungkinkan terjadinya babak konfrontasi baru yang justru tidak diharapkan.

Sementara itu, kodrat sastra yang menyediakan dirinya untuk siap ditanggapi secara multitafsir, pada kenyataannya telah memberi ruang dan keleluasaan gerak bagi para pembacanya untuk membuka dan memasukinya dari berbagai jendela. Di sini kita mesti juga menaruh keyakinan bahwa para pembaca sastra kita, terutama anak-anak muda, bukanlah orang-orang tolol yang hanya tergiring untuk menilai bobroknya kekinian bangsa ini secara “hitam putih” tanpa menengok relasi sejarah yang membentuknya.

* * *